Saham News
IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI
/index.php
Berita Terkini - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan. Kementerian menanggapi isu yang ramai mengenai penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di sekitar Ujung Kulon.
Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan, "Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri."
Menurut Anggia, WUP yang ditetapkan hanya berada di sebagian perairan laut sekitar TNUK, bukan kawasan TNUK. Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan itu memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP, tetapi hal itu tidak otomatis membuat lokasi tersebut bisa ditambang.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya. Ia menambahkan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi dan tidak mengurangi fungsi perlindungan TNUK.
Setiap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni UU No.4 Tahun 2009 yang terakhir diubah dengan UU No.2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan begitu, tidak ada satu pun IUP yang diterbitkan untuk wilayah TNUK.
Anggia menguraikan bahwa penetapan perairan sekitar TNUK sebagai WUP berproses sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan itu kemudian dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah itu lewat surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP. Usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Karena itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten.
Kepmen 65.K Tahun 2026 mengatur wilayah pertambangan Provinsi Banten yang terdiri atas WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara. Dalam peta wilayah pertambangan Banten, perairan sekitar TNUK memang terlihat ditetapkan sebagai WUP, tetapi wilayah TNUK sendiri tidak termasuk WUP, WPR, maupun Wilayah Pencadangan Negara. Kepmen itu ditetapkan pada 12 Februari 2026 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
Ujung Kulon menjadi perbincangan karena wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang ramai di media sosial dikaitkan dengan potensi mineral di wilayah TNUK. Kementerian Kehutanan menegaskan gagasan pengembangan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko bagi keberlangsungan badak Jawa, dan tidak menjadi dasar untuk mengubah peruntukan atau mengurangi perlindungan kawasan TNUK.
Informasi mengenai dugaan potensi mineral perlu disikapi cermat dan mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi instansi berwenang, dan tidak dapat serta-merta dihubungkan dengan agenda pengembangan habitat kedua. Status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan dan perlindungannya. "Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian badak jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi dalam siaran pers, Selasa (17/11/2026).
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhamad Hidayat juga menyatakan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama badak Jawa. "Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," ujarnya dalam keterangan Bakom, Selasa (17/11/2026).
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261117224552-92-1428318/kementerian-esdm-taman-nasional-ujung-kulon-bukan-daerah-pertambangan
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.