Saham News
IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI
/index.php
Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit
Pemerintah berupaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpacu dengan waktu: penagihan dan pemeriksaan bakal diintensifkan, tetapi ada risiko mengganggu arus kas dunia usaha.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap, hingga Oktober 2026 realisasi penerimaan pajak baru Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target. Dengan capaian itu, pemerintah masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun untuk memenuhi outlook akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun, sekitar 98% dari target APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan DJP akan bertumpu pada kelompok wajib pajak badan besar di sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan. Menurutnya, langkah paling realistis untuk menghimpun Rp514 triliun dalam dua bulan adalah menggenjot tingkat penagihan dan pembayaran pajak (collection rate).
DJP dapat memprioritaskan wajib pajak yang sudah terdaftar dengan mencocokkan faktur, bukti potong, dan setoran untuk menemukan kewajiban yang belum dilaporkan atau dibayar penuh. Mengidentifikasi dan mendaftarkan wajib pajak baru hingga menghasilkan setoran tidak bisa menjadi opsi karena butuh waktu.
Meski begitu, perluasan basis pajak tetap penting untuk memperkuat penerimaan secara berkelanjutan, mengingat rasio perpajakan Indonesia saat ini masih sekitar 10% dari PDB. "Untuk akhir tahun ini, ruang terbesar ada pada menutup celah kepatuhan tanpa menambah beban bagi wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya," ujar Irman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11/2026).
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menilai perluasan basis pajak dalam dua bulan ke depan, dengan menyasar pelaku usaha yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, hanya berdampak terbatas pada setoran jangka pendek. Strategi paling realistis, menurutnya, adalah menindak potensi kurang bayar wajib pajak yang sudah teridentifikasi, sebab menekan wajib pajak yang sudah patuh demi mengejar target berisiko mengikis kepatuhan sukarela.
Rizal memprediksi pemeriksaan dan penagihan akan berlangsung jauh lebih intensif lewat pencocokan data sistem Coretax dengan data pihak ketiga. "Untuk menambah setoran sebelum tutup tahun, DJP perlu mendahulukan penagihan utang pajak yang sudah jatuh tempo dan berpeluang dilunasi," ujarnya. Pemeriksaan baru pun harus difokuskan pada indikasi kurang bayar bernilai signifikan, karena rangkaian proses dari temuan hingga realisasi pembayaran butuh waktu.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan target setoran Rp514 triliun pada November–Desember 2026 naik sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp458,6 triliun. Kenaikan itu menuntut percepatan signifikan menjelang penutupan tahun anggaran. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar mengejar kepatuhan, bukan sekadar memperbesar tekanan pemeriksaan, demi menjaga produktivitas dunia usaha.
Menurutnya, perusahaan besar perlu menghadapi pengawasan berbasis risiko dan bukti transaksi dengan memprioritaskan penghindaran pajak, transaksi tidak wajar, dan tunggakan terverifikasi. UMKM membutuhkan prosedur sederhana, kepastian aturan, dan perlindungan arus kas. "Jangan memaksakan pembayaran pajak sebelum kewajiban tersebut benar-benar jatuh tempo," ujarnya.
Syafruddin juga menyarankan restitusi yang sah dipercepat agar modal kerja perusahaan tidak terkunci, serta mendorong pemanfaatan Coretax untuk memperbaiki akurasi alih-alih memperbanyak sengketa administratif. Ia mendorong pemerintah merilis indikator pemeriksaan, penyelesaian keberatan, dan waktu pengembalian pajak untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah penagihan yang sewenang-wenang. "Tekanan berlebihan dapat mengurangi produksi, konsumsi, dan penerimaan masa depan. Negara memperoleh pajak lebih kuat ketika wajib pajak mampu tumbuh," ujarnya.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261118070557-532-1428368/kejar-setoran-pajak-rp514-t-siapa-yang-jadi-sasaran-ekstra-djp
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.