Saham News
IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI
/index.php
Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yakin para kepala daerah mampu memenuhi tenggat tersebut.
Yassierli optimistis karena telah melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para kepala dinas pada 13 November, serta pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November. Dari pertemuan itu, para gubernur menyatakan siap menetapkan UMP sesuai jadwal. Kesiapan mereka juga didukung pengalaman pada periode sebelumnya dalam menetapkan kebijakan pengupahan.
"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan," ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kemnaker telah mengirim surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
Sesuai jadwal pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, disusul Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian, 26 November 2026. "Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten," ujar Yassierli.
Perumusan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah. Dewan menggelar rapat dengan berpedoman pada data dan panduan Kemnaker, lalu memberi rekomendasi kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan kebijakan akhir.
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya memakai indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung akurasi, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL mencakup empat aspek: pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain di tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota disusun dengan pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi itu bahan pertimbangan sembari tetap mengedepankan dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di daerah masing-masing.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261118064636-92-1428353/gubernur-wajib-tetapkan-ump-2027-paling-lambat-21-november
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.