BERITA POPULER
🔥 IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI 🔥 LKPP Bakal Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat Keppres, Komisi XI Siapkan RUU Pengadaan Publik untuk Pemusatan Pengadaan 🔥 Rasio Elektrifikasi 99,8%, Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik Ditarget 250.000 Rumah Tangga pada 2026, Harga BBM Subsidi Ditahan 🔥 KKP Minta Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu, Pengusaha Lele Minta Kepastian Serapan Agar Tak Overproduksi 🔥 ESDM: Hanya Sebagian Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk WUP, Taman Nasionalnya Bukan Wilayah Tambang dan Belum Ada Izin Terbit 🔥 Sisa Anggaran Belanja Negara Rp945,2 Triliun untuk Dua Bulan: Guru Besar Unair Ingatkan Soal Kualitas Serapan dan Budget Absorption Syndrome 🔥 IEU-CEPA Diteken 21 November di Brussels: 90,4% Pos Tarif Ekspor RI ke Uni Eropa Kena Bea Masuk 0%, Berlaku Penuh Kuartal I-2027 🔥 Pemegang Saham RANS Turun 10.883 Jadi 115.370 Investor per Oktober 2026, Harga Saham Rp96 atau 40% di Bawah Harga IPO 🔥 IHSG Turun 38,65% Sepanjang Tahun, OJK Minta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Lakukan Stress Test 🔥 Penyelenggara Dana Pensiun Turun dari 213 Jadi 179 dalam 5 Tahun, OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset ke 4–6% 🔥 UMP 2027 Wajib Ditetapkan Gubernur Paling Lambat 21 November, UMSP Menyusul 26 November 🔥 Penerimaan Pajak Baru 76,2% dari Target, DJP Kejar Rp514 Triliun dalam Dua Bulan: Ekonom Soroti Penagihan dan Wajib Pajak Badan Besar
UMP 2027 Wajib Ditetapkan Gubernur Paling Lambat 21 November, UMSP Menyusul 26 November

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit

Ilustrasi AI

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yakin para kepala daerah mampu memenuhi tenggat tersebut.

Sosialisasi dan kesiapan gubernur

Yassierli optimistis karena telah melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para kepala dinas pada 13 November, serta pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November. Dari pertemuan itu, para gubernur menyatakan siap menetapkan UMP sesuai jadwal. Kesiapan mereka juga didukung pengalaman pada periode sebelumnya dalam menetapkan kebijakan pengupahan.

"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan," ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Jadwal UMP dan UMSP

Kemnaker telah mengirim surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.

Sesuai jadwal pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, disusul Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian, 26 November 2026. "Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten," ujar Yassierli.

Peran Dewan Pengupahan Daerah

Perumusan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah. Dewan menggelar rapat dengan berpedoman pada data dan panduan Kemnaker, lalu memberi rekomendasi kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan kebijakan akhir.

Formula dan KHL

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya memakai indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung akurasi, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL mencakup empat aspek: pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain di tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota disusun dengan pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi itu bahan pertimbangan sembari tetap mengedepankan dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di daerah masing-masing.

Sumber

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261118064636-92-1428353/gubernur-wajib-tetapkan-ump-2027-paling-lambat-21-november

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.