Saham News
IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI
/index.php
Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggenjot realisasi belanja negara menjelang tutup tahun. Target anggaran yang harus dibelanjakan mencapai Rp945,2 triliun selama November dan Desember ini.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah menuntaskan serta mempercepat belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. "Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga tetap muncul," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, secara teknis administratif dan historis, membelanjakan Rp945,2 triliun dalam dua bulan merupakan hal yang mungkin. Pola belanja pemerintah, baik K/L maupun Transfer ke Daerah (TKD), memang selalu melonjak signifikan pada kuartal IV.
"Banyak kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, dan pencairan termin akhir yang memang dijadwalkan selesai dan dibayarkan pada November dan Desember," ujar Rahma kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11/2026).
Rahma menekankan perlunya menyoroti kualitas penyerapan dan implikasinya terhadap efisiensi dan perekonomian. "Kita harus membedakan antara anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang berdampak ekonomis optimal," ujarnya. Mengejar target masif dalam waktu singkat kerap memaksa birokrasi mempercepat pencairan tanpa verifikasi lapangan memadai.
Di tingkat daerah, serapan belanja APBD kerap tertahan di penghujung tahun karena hambatan administrasi pengadaan dan kehati-hatian birokrasi. "Suntikan dana dari pusat terkadang mengendap, sementara di perbankan daerah sebelum benar-benar dibelanjakan sehingga membuat daya serap tidak merata," kata Rahma.
Percepatan belanja tidak boleh menjadi ajang menghabiskan anggaran atau budget absorption syndrome. Hal itu dapat menimbulkan inefisiensi dan potensi mark-up, karena proyek pengadaan barang dan jasa yang dikejar jelang akhir tahun rentan terhadap penurunan mutu, minimnya pengawasan kualitas, hingga celah pemborosan.
Rahma menilai fokus belanja pada pos non-fisik dan TKD yang sudah matang bisa menjadi langkah konkret. Proyek infrastruktur fisik bersifat jangka panjang dan berisiko tinggi bila dipaksakan rampung dalam dua bulan karena rawan mangkrak atau turun kualitasnya. Alokasi besar sebaiknya diarahkan pada percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial. "Penyaluran subsidi, bantuan langsung, atau program jaring pengaman sosial jauh lebih cepat diserap dan langsung berdampak instan terhadap daya beli masyarakat kelas bawah di akhir tahun," ujarnya.
Pemerintah pusat juga dapat mempercepat transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik bagi daerah yang dokumen persyaratannya telah siap, disertai pendampingan administratif agar dana tidak macet di kas daerah. Pemerintah disarankan mengoptimalkan kontrak yang sedang berjalan (ongoing contracts) dan menghindari proyek baru di ujung tahun yang mustahil diselesaikan.
Prioritas perlu diarahkan pada penyelesaian dan pembayaran termin akhir proyek tahun jamak (multi-years contract) yang progres fisiknya sudah 90–99%, karena menuntaskan tahap finishing dinilai jauh lebih aman secara hukum maupun teknis.
Rahma mendorong penguatan pengawasan lewat tim satuan tugas atau desk asistensi khusus dari Kemenkeu, LKPP, dan BPKP untuk mendampingi K/L yang pagu anggarannya masih besar tetapi serapannya lambat. "Pendampingan ini bertujuan mempercepat proses administrasi pencairan tanpa melanggar rambu-rambu hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga birokrasi tidak takut untuk mengeksekusi anggaran," ujarnya.
Upaya itu perlu dibarengi pemanfaatan sistem pembayaran digital pemerintah, seperti digital payment marketplace pengadaan, untuk mempercepat transaksi belanja operasional rutin K/L dan memangkas birokrasi berlapis di tingkat satuan kerja (satker).
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261117162844-532-1428197/anggaran-belanja-2026-masih-rp945-t-bisakah-habis-dalam-dua-bulan
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.