Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada 22 Oktober 2026. Pemerintah menyebut dewan ini akan mengoordinasikan upaya agar akses keuangan memberi dampak nyata pada kondisi keluarga, bukan hanya memperluas jumlah pengguna layanan.

Dalam keterangan resmi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil survei 2026: indeks inklusi keuangan 93,61%, sementara indeks literasi keuangan 69,57%. Angka ini menunjukkan bahwa akses terhadap rekening atau produk keuangan dapat lebih luas daripada pemahaman masyarakat tentang biaya, risiko, hak, dan cara menggunakan produk tersebut.

Mengapa selisih ini penting?

Seseorang dapat memiliki rekening atau menggunakan pinjaman digital tanpa memahami bunga efektif, denda, risiko penipuan, ataupun konsekuensi berbagi data pribadi. Karena itu, inklusi tidak cukup dinilai dari kepemilikan akun. Kesejahteraan juga bergantung pada kemampuan mengambil keputusan, perlindungan konsumen, kualitas layanan, dan kecocokan produk dengan kebutuhan rumah tangga.

DNKK diharapkan menyatukan koordinasi lintas lembaga. Bagi konsumen, hasil yang patut ditunggu bukan hanya program baru, tetapi akses edukasi yang mudah dipahami, penanganan pengaduan, serta layanan yang aman dan terjangkau. Data survei adalah gambaran tingkat nasional dan tidak berarti setiap kelompok masyarakat memiliki pengalaman yang sama.

Langkah praktis bagi keluarga adalah memeriksa biaya dan tenor sebelum berutang, memahami manfaat serta pengecualian asuransi, menggunakan kanal resmi, dan menjaga kode OTP. Literasi membantu mengurangi keputusan yang merugikan, tetapi tidak menghilangkan seluruh risiko.

Sumber: Sekretariat Presiden, 22 Oktober 2026; Bisnis.com, 22 Oktober 2026.