Penyebaran berita palsu, hoaks, dan disinformasi semakin meningkat menjelang Pemilu 2024. Berikut adalah tiga cara untuk menghindari penyebaran hoaks pada pemilu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa data kementeriannya mencatat adanya 98 konten hoaks terkait pemilu dari Januari hingga Oktober 2023. Jumlah ini naik sepuluh kali lipat dari tahun 2022 yang hanya mencatat 10 konten hoaks terkait pemilu.

Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyebaran hoaks, terutama di kalangan pengguna Facebook dan grup WhatsApp? Menurut Budi, ada tiga cara agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau hoaks.

Pertama, jangan mudah terprovokasi oleh berita sensasional yang memicu emosi. Berita-berita seperti ini seringkali membuat pembacanya menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Budi menyarankan agar kita tidak langsung menyebarkan berita sensasional tersebut, melainkan sebaiknya memeriksa kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu.

Kedua, pastikan bahwa sumber berita tersebut dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik. Penting untuk memastikan bahwa berita tersebut didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berupa opini subjektif.

Ketiga, bandingkan berita ketika Anda menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontroversial. Budi menekankan pentingnya mencari informasi yang serupa dari beberapa sumber yang berbeda guna memastikan kebenarannya.

Budi menyoroti bahwa penyebaran hoaks terkait pemilu menjadi perhatian semua pihak, karena dapat mengurangi kualitas demokrasi dan memecah persatuan bangsa.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, ditemukan disinformasi yang menyebut bahwa Pak Prabowo Subianto gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan batas usia. Selain itu, juga beredar disinformasi yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden karena ingin menggagalkan Anies Baswedan.

Budi menegaskan bahwa hoaks tersebut tidak hanya menyerang calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga merusak reputasi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya, dengan tujuan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap integritas pemilu.

"Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan juga menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemilu kita," tambahnya.