BERITA POPULER
🔥 IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI 🔥 LKPP Bakal Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat Keppres, Komisi XI Siapkan RUU Pengadaan Publik untuk Pemusatan Pengadaan 🔥 Rasio Elektrifikasi 99,8%, Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik Ditarget 250.000 Rumah Tangga pada 2026, Harga BBM Subsidi Ditahan 🔥 KKP Minta Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu, Pengusaha Lele Minta Kepastian Serapan Agar Tak Overproduksi 🔥 ESDM: Hanya Sebagian Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk WUP, Taman Nasionalnya Bukan Wilayah Tambang dan Belum Ada Izin Terbit 🔥 Sisa Anggaran Belanja Negara Rp945,2 Triliun untuk Dua Bulan: Guru Besar Unair Ingatkan Soal Kualitas Serapan dan Budget Absorption Syndrome 🔥 IEU-CEPA Diteken 21 November di Brussels: 90,4% Pos Tarif Ekspor RI ke Uni Eropa Kena Bea Masuk 0%, Berlaku Penuh Kuartal I-2027 🔥 Pemegang Saham RANS Turun 10.883 Jadi 115.370 Investor per Oktober 2026, Harga Saham Rp96 atau 40% di Bawah Harga IPO 🔥 IHSG Turun 38,65% Sepanjang Tahun, OJK Minta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Lakukan Stress Test 🔥 Penyelenggara Dana Pensiun Turun dari 213 Jadi 179 dalam 5 Tahun, OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset ke 4–6% 🔥 UMP 2027 Wajib Ditetapkan Gubernur Paling Lambat 21 November, UMSP Menyusul 26 November 🔥 Penerimaan Pajak Baru 76,2% dari Target, DJP Kejar Rp514 Triliun dalam Dua Bulan: Ekonom Soroti Penagihan dan Wajib Pajak Badan Besar
Dana Cadangan Pesangon Wajib untuk Perusahaan: Lembaga Pengelola Belum Ditunjuk, OJK Taksir Dananya Rp100–150 Triliun

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit

Ilustrasi AI

Kewajiban pengusaha menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga pemerintah memicu beragam tanggapan dari pemerintah, dunia usaha, dan regulator sektor keuangan.

Apa yang diatur Undang-Undang No.27 Tahun 2026

Pemerintah mewajibkan pengusaha menyetor Dana Cadangan Pesangon ke satu lembaga yang akan ditunjuk. Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon agar dikelola lembaga pemerintah yang ditunjuk. Aturan itu bersumber dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, mekanisme lengkapnya, termasuk lembaga pengumpul dana, belum ada, dan peraturan pemerintah (PP) turunannya masih digodok.

Pasal 253 ayat (1) menyebut pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ayat (2) menyatakan penyediaan dana itu bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun, dan pekerja tersebut belum diikutsertakan dalam program pensiun. Ayat (3) mengatur dana dikelola lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) mengecualikan pengusaha usaha mikro dan kecil. Ayat (5) menegaskan ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP.

Bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana tersebut, ayat (6) mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Ayat (7) menyatakan tata cara pengenaan sanksi itu juga akan diatur dengan PP.

Menaker: lembaga belum ditunjuk, prosesnya panjang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah belum menentukan lembaga pengelola DCP. Menurutnya proses penetapan masih panjang karena pemerintah harus lebih dulu menyusun rincian aturan lewat peraturan turunan. "Prosesnya pasti akan panjang," ujarnya di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Ia membantah kabar bahwa pemerintah sudah menunjuk lembaga tertentu. "Saya sampaikan tidak benar ya bahwa terkait dengan informasi harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," ujarnya.

Dalam menggodok aturan turunan, pemerintah akan menampung saran semua pihak, termasuk Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta berkonsultasi dengan DPR. Yassierli juga akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan kementerian koordinator terkait. Penyusunan tidak hanya soal lembaga penampung, tetapi juga pengkajian bersama mengenai angka yang harus disetor.

"Kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," ujarnya. Untuk saat ini, informasi yang berlaku baru sebatas ketentuan dalam UU No.27 Tahun 2026; rincian penyetoran hingga besaran kewajiban menunggu aturan turunan.

APINDO: jangan tumpang tindih dengan program yang ada

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menekankan hal krusial dalam penunjukan lembaga pengelola, yakni merancang mekanisme yang tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban dengan program yang sudah berjalan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11/2026).

Menurut Shinta, DCP perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang ada, termasuk memperjelas perbedaan fungsi pesangon, JKP, dan dana pensiun. Karena pembayaran pesangon bisa timbul sewaktu-waktu saat PHK, ia menilai perlu harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), regulasi jaminan sosial, dan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, serta optimalisasi infrastruktur yang sudah ada. Pemakaian infrastruktur program eksisting perlu menjadi bagian evaluasi desain kebijakan, termasuk dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas.

Shinta juga mengingatkan perlunya kajian mendalam atas dampak setoran berkala terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi yang tidak seragam antarsektor, serta tata kelola dana yang transparan dan akuntabel. Karena peraturan pelaksana masih disusun, APINDO mendorong kajian dampak komprehensif dan pelibatan dunia usaha secara substantif. "Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan semata pada penentuan lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola," ujarnya.

Kadin: dukung kepastian pesangon, usul bertahap

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah memberi kepastian pembayaran pesangon dan memperkuat pelindungan pekerja. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa menilai hak pekerja memang harus terjamin, "termasuk ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi."

Namun, Erwin memandang rencana memusatkan pengelolaan dana cadangan pesangon pada satu lembaga harus dikaji komprehensif, terutama dari aspek likuiditas perusahaan, efisiensi pengelolaan dana, dan kepastian hukum. Menurutnya, kewajiban pesangon merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang selama ini sudah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. "Apabila seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga tertentu, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas dunia usaha," ujarnya.

Dana yang sebelumnya bisa dipakai untuk operasional, membeli bahan baku, membayar pemasok, hingga ekspansi harus dialihkan ke lembaga pengelola. Hal itu berpotensi menekan likuiditas dan kemampuan menyerap tenaga kerja baru, terutama bagi industri padat karya, UMKM, dan perusahaan bermodal kerja terbatas. Jika tidak dirancang hati-hati, kebijakan ini dinilai dapat menekan likuiditas perusahaan, meningkatkan kebutuhan pembiayaan, dan memengaruhi kemampuan dunia usaha menyerap tenaga kerja. Kadin mengusulkan penerapan bertahap dengan memperhatikan skala usaha, kondisi keuangan perusahaan, karakteristik industri, dan kemampuan tiap sektor.

OJK: masukkan ke ekosistem dana pensiun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah memasukkan pengelolaan DCP ke ekosistem dana pensiun (dapen). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan skema itu penting agar industri dana pensiun nasional tidak semakin tergerus dan kehilangan sumber aset kelolaan. Ia menyoroti aturan baru ini memicu polemik karena PP turunannya belum terbit.

Selama ini DCP dicatat internal oleh perusahaan atau dititipkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Jika dialihkan ke lembaga khusus di luar program pensiun, aset industri dapen justru menyusut karena dana di DPLK akan ditarik keluar. "Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukan membesar, malah ngempes ya," ujar Ogi dalam diskusi dengan wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).

Ogi menilai industri dana pensiun kini tertekan likuiditas karena tingginya pencairan manfaat oleh peserta, sementara penambahan peserta baru berjalan lambat. Padahal RPJPN 2025–2045 menargetkan rasio aset dana pensiun mencapai 60% terhadap PDB pada 2045, sedangkan saat ini baru sekitar 8%. "Tahun 2045 kan enggak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini," ujarnya.

OJK terbuka terhadap siapa pun pengelola yang ditunjuk pemerintah dalam PP, baik BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus bentukan baru, dengan syarat mutlak lembaga itu berstatus penyelenggara program dana pensiun. OJK juga menilai bila DCP dikelola sebagai dana pensiun, pekerja dan perusahaan bisa memperoleh insentif pajak yang tidak didapat bila dikelola sebagai dana investasi biasa. Dana tidak boleh langsung dilempar ke penempatan investasi: harus dihimpun dan diakumulasikan dulu sebagai program pensiun, baru sebagian dana yang belum dibutuhkan untuk klaim jangka pendek dapat dikerjasamakan dengan manajer investasi.

Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengungkapkan, berdasarkan survei internal, OJK memperkirakan total dana kompensasi pesangon di Indonesia dapat mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Pengelolaannya kompleks karena ada sekitar 23 pemicu pencairan manfaat; salah satu terbesar adalah pekerja memasuki usia pensiun, sedangkan lainnya adalah kondisi di luar usia pensiun seperti PHK. OJK aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun draf PP agar pengelolaan tetap dalam koridor pengawasan dana pensiun.

"Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal," tuturnya.

Sumber

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261117191254-92-1428249/pengusaha-angkat-suara-soal-wajib-titipkan-dana-pesangon-ke-pemerintah

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.