Rencana pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA oleh negara, yang diusulkan oleh pihak tertentu, menuai kritik tajam dari kalangan akademisi serta praktisi ekonomi. Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyebut gagasan tersebut sebagai ide yang berbahaya, menyesatkan, dan tidak rasional karena dapat merusak ekosistem perekonomian nasional.

“Tanpa adanya alasan yang jelas, tiba-tiba muncul narasi dari partai politik [PKB] dan DPR yang mendorong pemerintah untuk mengambil alih paksa saham BCA. Hostile take over semacam ini, bila dibawa ke ranah politik dan kekuasaan, sangatlah berbahaya,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

Menurut Didik, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya tidak menanggapi usulan tersebut karena dapat mengganggu tatanan perbankan yang telah terbentuk kuat sejak era reformasi. Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah melewati berbagai krisis besar, mulai dari krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, hingga pandemi Covid-19, namun sektor perbankan tetap mampu bertahan berkat sistem yang semakin solid.

“Jika ide sesat ini benar-benar dijalankan, kepercayaan pasar akan runtuh. Bank tidak lagi dipercaya, dan tidak akan ada yang merekomendasikan investasi di BCA,” tegasnya.

Lebih lanjut, Didik menilai kinerja BCA bersama bank-bank Himbara telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Kontribusi BCA dinilai sangat besar, mulai dari mendorong pertumbuhan kredit, menopang aktivitas dunia usaha, hingga menyumbang pajak dalam jumlah signifikan.

Karena itu, menurut Didik, sektor perbankan tidak boleh diganggu oleh manuver politik apa pun. “Mengambil alih saham BCA tanpa dasar yang kuat merupakan tindakan anarki kebijakan politik. Ini menjadi alarm bahaya bagi iklim perekonomian nasional. Pasar bisa saja menilai bahwa ada pihak-pihak tertentu di dalam negara yang ingin menekan pelaku ekonomi,” ungkapnya.

Meski demikian, Didik mengapresiasi adanya kepastian dari pemerintah yang mampu menenangkan pasar terkait isu pengambilalihan paksa saham BCA. Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa tidak ada rencana dari Danantara maupun instruksi pemerintah untuk mengakuisisi 51% saham BCA.

Menurut Didik, klarifikasi ini penting guna meredam spekulasi liar yang dapat mengganggu kepercayaan pasar. “Negara harus membangun dan menjaga pasar yang sehat, serta mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan justru masuk dan merusaknya,” pungkasnya.