DIGIVESTASI - Jumlah kabinet yang besar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan dapat menghambat ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Banyaknya peraturan yang harus disesuaikan membuat program-program pemerintahan sulit dijalankan dengan cepat sejak awal. Prabowo diketahui telah melantik 109 menteri dan wakil menteri, dengan total 48 kementerian, meningkat dibanding era Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian.

"Sebelum pelantikan kabinet, saya sempat optimis target 8% bisa dicapai dalam lima tahun. Namun setelah melihat jumlah kabinet yang mencapai lebih dari 100 orang, target tersebut terasa semakin imajinatif," kata ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna, dalam diskusi virtual pada Senin, 23 Desember 2024.

Ariyo menjelaskan, struktur kabinet yang besar ini membuat pemerintahan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan penyesuaian peraturan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, sehingga langkah cepat untuk memulai program menjadi terkendala.

Ia mencontohkan perubahan struktur pemerintahan, seperti hilangnya Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Dewan Sumber Daya Air Nasional. Akibat perubahan ini, peraturan presiden yang berkaitan harus direvisi, menyebabkan tumpang tindih dan saling tunggu antar kementerian.

Sebagai perbandingan, Ariyo menyebut negara seperti Argentina dan Vietnam yang memilih untuk merampingkan kabinetnya, menghasilkan citra positif di mata dunia sekaligus memberi dampak signifikan pada perekonomian mereka. Argentina, yang sebelumnya mengalami krisis pada 2023, mulai bangkit setelah Presiden Javier Milei memangkas jumlah kementerian dari 19 menjadi 8 sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

"Langkah Argentina ini mendapat sorotan dari World Bank dan OECD, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Ariyo. Reformasi ini juga memberikan kepercayaan kepada investor dan diadopsi negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, Presiden terpilih Donald Trump menunjuk CEO Tesla, Elon Musk, sebagai pemimpin Dewan Efisiensi Pemerintahan untuk memangkas pengeluaran dan birokrasi yang dinilai tidak efektif. Sementara itu, Vietnam mengurangi jumlah kementerian dan ASN, serta menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN), sebuah langkah yang dinilai sejalan dengan tren global untuk mendorong efisiensi birokrasi.

Namun, Ariyo menyoroti bahwa langkah pemerintahan Prabowo justru berlawanan, dengan menambah jumlah kementerian ketimbang merampingkannya.

Tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari kebutuhan untuk mendatangkan investasi besar. Kepala Center of Sharia Economic INDEF, Dr. Handi Risza, menyebut Indonesia membutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 13-14 ribu triliun dalam lima tahun ke depan, dengan tingkat pertumbuhan investasi harus berada di kisaran 11-19%, jauh lebih tinggi dari rata-rata 5-6% saat ini.

"Pertumbuhan investasi tidak boleh hanya 5-6%. Untuk mencapai Rp 13-14 ribu triliun, target pertumbuhan investasi harus di angka 11-19%, karena kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 30%," ujar Handi.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita