BERITA POPULER
🔥 IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI 🔥 LKPP Bakal Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat Keppres, Komisi XI Siapkan RUU Pengadaan Publik untuk Pemusatan Pengadaan 🔥 Rasio Elektrifikasi 99,8%, Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik Ditarget 250.000 Rumah Tangga pada 2026, Harga BBM Subsidi Ditahan 🔥 KKP Minta Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu, Pengusaha Lele Minta Kepastian Serapan Agar Tak Overproduksi 🔥 ESDM: Hanya Sebagian Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk WUP, Taman Nasionalnya Bukan Wilayah Tambang dan Belum Ada Izin Terbit 🔥 Sisa Anggaran Belanja Negara Rp945,2 Triliun untuk Dua Bulan: Guru Besar Unair Ingatkan Soal Kualitas Serapan dan Budget Absorption Syndrome 🔥 IEU-CEPA Diteken 21 November di Brussels: 90,4% Pos Tarif Ekspor RI ke Uni Eropa Kena Bea Masuk 0%, Berlaku Penuh Kuartal I-2027 🔥 Pemegang Saham RANS Turun 10.883 Jadi 115.370 Investor per Oktober 2026, Harga Saham Rp96 atau 40% di Bawah Harga IPO 🔥 IHSG Turun 38,65% Sepanjang Tahun, OJK Minta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Lakukan Stress Test 🔥 Penyelenggara Dana Pensiun Turun dari 213 Jadi 179 dalam 5 Tahun, OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset ke 4–6% 🔥 UMP 2027 Wajib Ditetapkan Gubernur Paling Lambat 21 November, UMSP Menyusul 26 November 🔥 Penerimaan Pajak Baru 76,2% dari Target, DJP Kejar Rp514 Triliun dalam Dua Bulan: Ekonom Soroti Penagihan dan Wajib Pajak Badan Besar
Importir Cina Tolak Klausul Pembebasan Pengiriman, Impor Batu Bara dari Indonesia Turun 5,5% Sepanjang Januari–September 2026

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit

Ilustrasi AI

Ketidakpastian pasokan batu bara Indonesia mulai menjadi perhatian eksportir di tengah negosiasi kontrak baru dengan importir Cina. Pengusaha menilai pemerintah perlu memberi kepastian produksi agar perubahan kebijakan tidak mengganggu pemenuhan kontrak ekspor dan menggerus kepercayaan pembeli.

Klausul pembebasan kewajiban pengiriman ditolak

Polemik mencuat setelah importir batu bara Cina dikabarkan menolak usulan eksportir Indonesia untuk memasukkan klausul pembebasan kewajiban pengiriman (waiver clause) dalam kontrak pasokan baru.

Mengutip laporan SX Coal, klausul itu diusulkan untuk mengantisipasi kemungkinan intervensi pemerintah, mulai dari pemangkasan kuota produksi, pembatasan ekspor, hingga keterlambatan persetujuan ekspor. Dengan ketentuan tersebut, eksportir bisa bebas dari kewajiban memenuhi volume pengiriman bila kebijakan pemerintah menghambat realisasi pasokan.

Pembeli Cina enggan menerimanya karena klausul itu dinilai mengurangi kepastian pemenuhan volume yang telah disepakati. Penolakan itu dilaporkan membuat negosiasi kontrak pasokan baru antara eksportir Indonesia dan importir Cina menemui jalan buntu.

Risiko bagi posisi pemasok Indonesia

Senior Analyst Energy Shift Institute Idham Fachri mengatakan sikap importir Cina mencerminkan kepentingan pembeli menjaga kepastian pasokan dan menghindari risiko regulasi (regulatory risk). Bagi pembeli batu bara, terutama pembangkit listrik dan industri, kontinuitas pasokan penting untuk keberlangsungan operasional.

"Namun, jika ketidakpastian ini terus berulang, dalam jangka panjang dapat menggerus persepsi terhadap reliability Indonesia sebagai pemasok dan mendorong buyer mencari sumber alternatif," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).

Risiko pergeseran pemasok mulai terlihat dalam data perdagangan. Sepanjang Januari–September 2026, total impor batu bara Cina naik sekitar 2,2% secara tahunan (year on year/yoy), tetapi impor dari Indonesia turun sekitar 5,5%. Sebaliknya, impor dari Australia naik 4,9% dan pasokan dari Mongolia melonjak sekitar 40%.

Idham mengingatkan perubahan pola impor itu tidak sepenuhnya disebabkan ketidakpastian kebijakan produksi lewat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Faktor lain, seperti logistik, kualitas batu bara, dan harga, ikut memengaruhi keputusan beli importir. Meski begitu, gangguan pasokan yang berulang bisa mengancam volume penjualan dan pangsa pasar Indonesia di Cina. "Risikonya adalah kehilangan volume dan market share serta posisi Indonesia sebagai reliable supplier," katanya.

Menurut Idham, kepastian pasokan tidak hanya bergantung pada besaran kuota produksi dari pemerintah. Kemampuan perusahaan memenuhi komitmen pengiriman juga ditentukan kesiapan operasional dan kondisi logistik. Pemerintah memang telah menaikkan kembali kuota produksi batu bara 2026 dari sekitar 600 juta ton menjadi sekitar 700 juta ton lewat revisi RKAB, tetapi kenaikan itu tidak otomatis menjamin kenaikan volume penjualan maupun pengiriman ekspor. Salah satu kendala tahun ini adalah rendahnya muka air sungai di Kalimantan yang menghambat pengangkutan batu bara.

Pengusaha minta kepastian RKAB

Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai pemerintah perlu mempercepat persetujuan RKAB perusahaan tambang untuk menjaga kepastian produksi dan keberlanjutan kontrak ekspor. Kepastian itu juga diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO).

"Harus dipahami sektor energi menjadi sektor vital dan strategis bagi setiap negara, termasuk negara importir batu bara seperti Cina. Kepastian kontrak tentu menjadi kepastian mereka dalam mengamankan keamanan pasokan energi bagi mereka," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).

Menurut Singgih, percepatan persetujuan RKAB semestinya dapat dilakukan, terutama bagi perusahaan besar yang tidak punya kendala legal maupun administrasi. Ia juga mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan persaingan di pasar batu bara global. Importir utama seperti Cina dan India memiliki kapasitas produksi domestik besar sehingga dapat menambah pasokan dalam negeri; produksi batu bara Cina pada 2025 mencapai sekitar 4,7 miliar ton dan India 1,08 miliar ton.

Meski demikian, Singgih menilai peralihan pembelian Cina ke pemasok lain tidak bisa terjadi begitu saja. "Pasti Cina akan memperhitungkan terkait dengan kualitas batu bara, harga dan juga biaya pengapalannya. Jadi mereka tentu akan membandingkan bukan saja aspek teknikal, namun juga keekonomian," jelasnya.

APBI: klausul pengecualian adalah manajemen risiko

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebut pencantuman klausul pembebasan kewajiban pengiriman dalam kontrak penjualan merupakan praktik wajar untuk mengantisipasi risiko perdagangan. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari anggota soal penolakan klausul itu oleh importir Cina, per Selasa (17/11/2026).

Gita menjelaskan klausul pengecualian merupakan bagian dari manajemen risiko eksportir, dan dapat dipakai untuk mengantisipasi kondisi di luar kendali perusahaan, termasuk perubahan persetujuan volume produksi dalam RKAB maupun penyesuaian aturan ekspor. "Jadi hal ini tidak serta-merta menunjukkan upaya eksportir untuk menghindari kewajiban pengiriman yang telah disepakati dengan pembeli. Tetapi memang pencantuman klausul tersebut harus melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli," kata Gita. Menurutnya, pengaturan klausul tetap menjadi bagian negosiasi komersial masing-masing perusahaan.

Di sisi lain, eksportir tetap menghadapi risiko finansial bila gagal memenuhi kewajiban pengiriman sesuai kontrak, berupa denda keterlambatan, klaim akibat kegagalan pengiriman, hingga biaya pengadaan kargo pengganti. Perusahaan juga berpotensi menanggung biaya tambahan seperti demurrage, yakni biaya akibat keterlambatan bongkar muat kapal. Kegagalan pengiriman pun dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan pembeli.

Gita mengatakan besaran penalti dan potensi kerugian berbeda pada tiap kontrak, bergantung pada kesepakatan komersial masing-masing perusahaan, dan APBI tidak memiliki perhitungan agregat potensi kerugian tersebut. Untuk mengantisipasi gagal kirim dan penalti, perusahaan dapat menyesuaikan volume maupun jadwal pengiriman serta mengatur pembagian risiko dalam negosiasi kontrak. "Yang terpenting, perusahaan perlu memastikan bahwa komitmen penjualan sejalan dengan kemampuan produksi dan persetujuan RKAB yang diperoleh," jelasnya.

Impor Cina melemah

Ketidakpastian pasokan dari Indonesia terjadi di tengah perubahan tren impor batu bara Cina. Menurut data General Administration of Customs Cina, impor batu bara negara itu pada Oktober 2026 turun 5,52% secara tahunan, melanjutkan kontraksi 5,7% pada September 2026.

Mengutip laporan Oil Price, terbatasnya pasokan dari Indonesia sebagai salah satu eksportir utama dan naiknya harga batu bara impor turut menekan aktivitas pembelian. Di sisi lain, pembeli Cina masih punya persediaan yang relatif memadai dan memperkirakan pasokan domestik membaik. Direktur Senior Fitch Ratings Jenny Huang menilai kondisi itu membuat pembeli Cina cenderung menahan pembelian agresif di tengah kenaikan harga.

Fitch Ratings dalam laporan Oktober 2026 memperkirakan harga batu bara termal di Asia bertahan tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Proyeksi itu didorong menguatnya permintaan akibat peralihan penggunaan energi dari gas ke batu bara (gas-to-coal switching), sementara pasokan dari Cina dan Indonesia menurun. Fitch menilai penurunan produksi Cina, ketidakpastian volume ekspor Indonesia akibat perubahan kebijakan, dan kuatnya permintaan dari Jepang dan Korea Selatan akan menopang harga batu bara termal dalam jangka pendek.

Sumber

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20261118/44/2022295/gonjang-ganjing-ekspor-batu-bara-ke-cina-pengusaha-nantikan-kepastian-pasokan

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.