Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa potensi investasi sektor hunian di IKN telah mencapai Rp63,6 triliun yang berasal dari investor dalam negeri maupun luar negeri. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pihaknya kini juga tengah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk IKN, yang menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Basuki menjelaskan bahwa penerapan KPBU di IKN tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik dalam jangka panjang. “Kami menerapkan proses due diligence yang melibatkan berbagai pihak seperti pelaku swasta, kementerian terkait, dan auditor internal pemerintah, guna memastikan prinsip good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik menjadi landasan utama pada setiap tahap investasi,” kata Basuki dalam pernyataan resminya, Minggu (8 Juni 2025).

Lebih lanjut, pelaksanaan proyek KPBU unsolicited di sektor perumahan telah dimulai, ditandai dengan disetujuinya skema Availability Payment (AP) dan jaminan pemerintah oleh Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk dua proyek utama.

Proyek pertama adalah pembangunan 8 menara hunian ASN oleh PT Nindya Karya di Wilayah Pengembangan (WP) 1A, yang mencakup 288 unit hunian tipe 190 m². Proyek kedua adalah pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan seluas 390 m².

Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal kedua tahun 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Ini merupakan tahap awal implementasi KPBU di IKN, yang sebelumnya masih berada di fase persiapan.

Di sisi lain, sejumlah investor nasional dan asing juga turut ambil bagian. Dari dalam negeri, terdapat Ciputra Nusantara serta Konsorsium Triniti-Truba, sementara dari luar negeri ada Konsorsium IJM–CHEC dan Maxim. Ciputra Nusantara serta IJM–CHEC telah menyelesaikan studi kelayakan dan kini dalam tahap evaluasi dokumen pendukung. Sedangkan Triniti–Truba dan Maxim tengah menyelesaikan studi kelayakan mereka sebelum masuk ke fase evaluasi.

Selain enam proyek yang telah berjalan, terdapat tiga proyek baru yang diinisiasi oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T–Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest–Promec–Ozturk Holdings. Ketiganya telah menerima Letter-to-Proceed (LtP) dan sedang menyusun studi kelayakan. Para investor tersebut berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan nilai investasi yang terindikasi mencapai Rp63,3 triliun untuk sektor perumahan.

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa saat ini masih ada sembilan calon investor lainnya di sektor hunian yang belum bisa ditetapkan sebagai pemrakarsa KPBU unsolicited berbasis AP. “Ini karena sektor hunian dengan skema AP harus mempertimbangkan prioritas sektor lain yang juga membutuhkan pembiayaan KPBU. Mereka akan kami undang untuk ikut tender KPBU atau menggunakan skema solicited,” jelasnya.

Tak hanya sektor hunian, KPBU juga berkembang di sektor Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT). Saat ini ada lima calon investor dari China, Malaysia, dan Indonesia yang sedang dalam proses menyusun studi kelayakan dan evaluasi dokumen. Nilai investasi total diperkirakan mencapai Rp71,8 triliun, dengan Rp55 triliun di antaranya berasal dari investor asing.

Agung menekankan bahwa KPBU telah menjadi tulang punggung dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi kolaborasi internasional. Antusiasme dari investor lokal dan global terus meningkat, seiring dengan perbaikan tata kelola serta penyederhanaan proses yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir.