Pemerintah saat ini sedang dalam persiapan untuk menghapus kelas dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penghapusan ini sejalan dengan rencana untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah penghapusan ini akan berdampak pada kenaikan iuran?

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan bahwa saat ini belum dapat dipastikan apakah penerapan KRIS akan memengaruhi besaran iuran BPJS. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan simulasi untuk mengevaluasi dampak yang mungkin timbul akibat penerapan KRIS.

"Asih mengatakan, 'Saya belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai apakah ini akan berpengaruh terhadap iuran, karena kita masih dalam tahap simulasi. Ini termasuk dalam hal ketersediaan dana dan penyesuaian tarif,'" kata Asih saat dihubungi pada Kamis, 2 November 2023.

Dia menjelaskan bahwa penerapan KRIS bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan rawat inap peserta BPJS Kesehatan. Peningkatan ini diharapkan karena pemerintah telah menetapkan 12 standar yang harus dipenuhi oleh ruang rawat inap peserta, termasuk dalam hal ventilasi, peralatan perawatan, dan suhu ruangan minimal.

Menurutnya, penerapan standar ini akan memengaruhi proyeksi pendanaan perawatan pasien BPJS. Ia menegaskan bahwa peraturan akan melindungi hak-hak peserta dan menentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, yang menjadi dasar pembayaran oleh BPJS Kesehatan.

Asih menyatakan bahwa penerapan KRIS telah diujicobakan di 14 rumah sakit, dan responnya positif. Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua rumah sakit siap untuk menerapkan standar yang sama bagi pasien BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, dalam revisi peraturan presiden yang saat ini sedang disusun tentang Jaminan Kesehatan Nasional, penerapan KRIS akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan memberikan waktu kepada rumah sakit untuk memenuhi standar tersebut. Hal ini juga berlaku untuk peserta BPJS Kesehatan.

Asih menjelaskan, "Akan ada tahapan penyesuaian, baik di rumah sakit maupun bagi peserta. Tahap pertama akan berfokus pada ketersediaan tempat tidur, kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian bagi peserta."

Berikut adalah 12 kriteria fasilitas rawat inap yang telah ditetapkan pemerintah:

1. Bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
2. Ventilasi udara harus mencukupi dengan minimal 6 kali pergantian udara per jam di ruang rawat inap biasa.
3. Pencahayaan buatan harus memenuhi standar dengan penerangan sebesar 250 lux dan pencahayaan tidur sebesar 50 lux.
4. Setiap tempat tidur harus dilengkapi dengan 2 kotak kontak dan nurse call.
5. Setiap tempat tidur harus didampingi oleh tenaga kesehatan.
6. Suhu ruangan harus dapat dipertahankan antara 20 hingga 26 derajat Celsius.
7. Ruang rawat inap harus dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit.
8. Kepadatan ruang rawat inap maksimal adalah 4 tempat tidur, dengan jarak minimal 1,5 meter antar tepi tempat tidur.
9. Terdapat tirai atau partisi yang melekat di plafon atau menggantung.
10. Harus ada kamar mandi di dalam ruang rawat inap.
11. Kamar mandi harus sesuai dengan standar aksesibilitas.
12. Harus tersedia outlet oksigen.