Saham News
IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI
/index.php
Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Penyusunannya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang fasilitas perpajakan, telah dibahas intensif bersama berbagai unit di Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan pemerintah berharap seluruh peraturan pelaksana itu dapat segera rampung dalam waktu dekat sesuai amanat undang-undang.
"Peraturan pelaksanaan PFII, termasuk PMK tentang fasilitas pajak, sudah dilakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait. Sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai dengan amanat undang-undang," ujar Herman dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (17/11/2026).
Herman menjelaskan ada empat rancangan aturan pelaksana PFII yang sedang disiapkan: satu rancangan Peraturan Presiden (Perpres), satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK).
Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia sudah mengatur sejumlah pasal perpajakan. Pasal 48 mengatur cakupan fasilitas perpajakan, yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta kepabeanan.
PFII mengatur fasilitas PPh untuk jangka waktu 50 tahun bagi kegiatan investasi oleh subjek pajak luar negeri dan 18 kegiatan usaha sektor keuangan di PFII, yaitu:
Kegiatan usaha penunjang sektor keuangan di PFII dan sektor lainnya, serta Lembaga Pengawas PFII dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, mendapat fasilitas pajak berupa PPh, PPN/PPnBM, dan kepabeanan dengan jangka waktu lebih singkat dari 50 tahun. Fasilitas PPh hanya berlaku bagi penghasilan yang berasal dari PFII, serta bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi tertentu.
Insentif PPh tertuang dalam Pasal 49 UU No.6 Tahun 2026 dan diberikan dalam beberapa skema:
PPN tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis, dan/atau impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.
Barang kena pajak strategis meliputi (i) bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, kementerian tertentu, dan lembaga tertentu di PFII; serta (ii) barang kena pajak strategis lainnya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan PFII.
Jasa kena pajak strategis yang mendapat insentif meliputi (i) jasa sewa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang kepada orang pribadi, badan, dan/atau lembaga yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di PFII; (ii) jasa konstruksi untuk jalan, jembatan, pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, sistem penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan air, instalasi pengolahan sampah dan/atau limbah, rumah sakit/klinik, laboratorium kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, gedung pemerintahan, rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko, gudang, terminal, atau infrastruktur sejenis; dan (iii) jasa lainnya.
Selain itu, PPnBM dikecualikan atas penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII.
UU PFII juga mengatur pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pembangunan dan pengembangan PFII. Daftar barang ditetapkan oleh Dewan PFII.
Harta warisan yang terdaftar di family office di PFII tidak dikenai pajak warisan, termasuk bila pewarisnya warga negara asing yang terdaftar di family office tersebut. Diatur pula PPh 0% untuk pengalihan harta berupa hibah, baik bagi pihak yang mengalihkan harta maupun atas harta hibahan yang diterima LP PFII sebagai penerima.
Dasar pengenaan PPh final menggunakan nilai buku fiskal sesuai pembukuan pihak yang mengalihkan harta. PPh terutang saat terjadi pengalihan harta.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20261117163754-17-786040/kemenkeu-siapkan-4-aturan-pelaksanaan-pfii-termasuk-fasilitas-pajak
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.