BERITA POPULER
🔥 IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI 🔥 LKPP Bakal Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat Keppres, Komisi XI Siapkan RUU Pengadaan Publik untuk Pemusatan Pengadaan 🔥 Rasio Elektrifikasi 99,8%, Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik Ditarget 250.000 Rumah Tangga pada 2026, Harga BBM Subsidi Ditahan 🔥 KKP Minta Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu, Pengusaha Lele Minta Kepastian Serapan Agar Tak Overproduksi 🔥 ESDM: Hanya Sebagian Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk WUP, Taman Nasionalnya Bukan Wilayah Tambang dan Belum Ada Izin Terbit 🔥 Sisa Anggaran Belanja Negara Rp945,2 Triliun untuk Dua Bulan: Guru Besar Unair Ingatkan Soal Kualitas Serapan dan Budget Absorption Syndrome 🔥 IEU-CEPA Diteken 21 November di Brussels: 90,4% Pos Tarif Ekspor RI ke Uni Eropa Kena Bea Masuk 0%, Berlaku Penuh Kuartal I-2027 🔥 Pemegang Saham RANS Turun 10.883 Jadi 115.370 Investor per Oktober 2026, Harga Saham Rp96 atau 40% di Bawah Harga IPO 🔥 IHSG Turun 38,65% Sepanjang Tahun, OJK Minta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Lakukan Stress Test 🔥 Penyelenggara Dana Pensiun Turun dari 213 Jadi 179 dalam 5 Tahun, OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset ke 4–6% 🔥 UMP 2027 Wajib Ditetapkan Gubernur Paling Lambat 21 November, UMSP Menyusul 26 November 🔥 Penerimaan Pajak Baru 76,2% dari Target, DJP Kejar Rp514 Triliun dalam Dua Bulan: Ekonom Soroti Penagihan dan Wajib Pajak Badan Besar
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksana PFII, Fasilitas PPh Hingga 50 Tahun untuk 18 Kegiatan Usaha Keuangan

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit

Ilustrasi AI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Penyusunannya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang fasilitas perpajakan, telah dibahas intensif bersama berbagai unit di Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait.

Empat rancangan aturan

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan pemerintah berharap seluruh peraturan pelaksana itu dapat segera rampung dalam waktu dekat sesuai amanat undang-undang.

"Peraturan pelaksanaan PFII, termasuk PMK tentang fasilitas pajak, sudah dilakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait. Sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai dengan amanat undang-undang," ujar Herman dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (17/11/2026).

Herman menjelaskan ada empat rancangan aturan pelaksana PFII yang sedang disiapkan: satu rancangan Peraturan Presiden (Perpres), satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK).

  1. Rancangan Perpres tentang kelembagaan PFII.
  2. RPP tentang tata cara penetapan PFII.
  3. RPMK tentang fasilitas perpajakan PFII.
  4. RPMK tentang pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran.

Fasilitas pajak dalam UU No.6 Tahun 2026

Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia sudah mengatur sejumlah pasal perpajakan. Pasal 48 mengatur cakupan fasilitas perpajakan, yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta kepabeanan.

PFII mengatur fasilitas PPh untuk jangka waktu 50 tahun bagi kegiatan investasi oleh subjek pajak luar negeri dan 18 kegiatan usaha sektor keuangan di PFII, yaitu:

  1. perbankan;
  2. perasuransian;
  3. keuangan syariah;
  4. pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
  5. dana pensiun;
  6. pembiayaan;
  7. modal ventura;
  8. inovasi teknologi sektor keuangan;
  9. penjaminan;
  10. perdagangan/bursa komoditas internasional (international commodity trading);
  11. bulion (bullion);
  12. pengelola dana perwalian (trust);
  13. pengelolaan instrumen keuangan;
  14. perusahaan induk konglomerasi keuangan (financial holding company);
  15. pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya;
  16. lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office);
  17. manajemen investasi; dan
  18. kegiatan usaha sektor keuangan lainnya.

Kegiatan usaha penunjang sektor keuangan di PFII dan sektor lainnya, serta Lembaga Pengawas PFII dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, mendapat fasilitas pajak berupa PPh, PPN/PPnBM, dan kepabeanan dengan jangka waktu lebih singkat dari 50 tahun. Fasilitas PPh hanya berlaku bagi penghasilan yang berasal dari PFII, serta bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Insentif PPh

Insentif PPh tertuang dalam Pasal 49 UU No.6 Tahun 2026 dan diberikan dalam beberapa skema:

  1. Pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia, bagi pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan berstatus warga negara asing di PFII.
  2. Pengurangan PPh badan 100% bagi pelaku usaha yang berkegiatan di PFII pada sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, dan sektor lainnya. Pengurangan 100% juga diberikan kepada LP PFII dan LPJK PFII atas kegiatan operasionalnya di PFII.
  3. PPh final 0% bagi tenaga ahli sektor keuangan dan hakim ad hoc saat bersidang di Pengadilan PFII.
  4. Pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri bagi warga negara asing yang terdaftar pada family office di PFII dan memiliki golden visa yang masih berlaku di PFII. Ini juga berlaku bagi WNA yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha aktif atau bekerja pada pelaku usaha, baik di PFII maupun di luar PFII di wilayah NKRI.
  5. Pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh kepada subjek pajak luar negeri (SPLN) atas penghasilan dari kegiatan investasi. Pembebasan ini termasuk untuk pembelian hunian yang tergolong sangat mewah di PFII oleh orang pribadi atau badan yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII.

Insentif PPN/PPnBM

PPN tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis, dan/atau impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Barang kena pajak strategis meliputi (i) bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, kementerian tertentu, dan lembaga tertentu di PFII; serta (ii) barang kena pajak strategis lainnya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan PFII.

Jasa kena pajak strategis yang mendapat insentif meliputi (i) jasa sewa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang kepada orang pribadi, badan, dan/atau lembaga yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di PFII; (ii) jasa konstruksi untuk jalan, jembatan, pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, sistem penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan air, instalasi pengolahan sampah dan/atau limbah, rumah sakit/klinik, laboratorium kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, gedung pemerintahan, rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko, gudang, terminal, atau infrastruktur sejenis; dan (iii) jasa lainnya.

Selain itu, PPnBM dikecualikan atas penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII.

Kepabeanan dan pajak warisan

UU PFII juga mengatur pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pembangunan dan pengembangan PFII. Daftar barang ditetapkan oleh Dewan PFII.

Harta warisan yang terdaftar di family office di PFII tidak dikenai pajak warisan, termasuk bila pewarisnya warga negara asing yang terdaftar di family office tersebut. Diatur pula PPh 0% untuk pengalihan harta berupa hibah, baik bagi pihak yang mengalihkan harta maupun atas harta hibahan yang diterima LP PFII sebagai penerima.

Dasar pengenaan PPh final menggunakan nilai buku fiskal sesuai pembukuan pihak yang mengalihkan harta. PPh terutang saat terjadi pengalihan harta.

Sumber

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20261117163754-17-786040/kemenkeu-siapkan-4-aturan-pelaksanaan-pfii-termasuk-fasilitas-pajak

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.