DIGIVESTASI - Masalah deindustrialisasi dini yang melanda Indonesia dalam satu dekade terakhir berpotensi menghambat ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Hal ini disampaikan oleh ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, yang menekankan pentingnya industrialisasi dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Jika sektor industri gagal, lupakan target pertumbuhan 8%,” ujar Didik dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia pada Senin, 23 Desember 2024.

Didik memaparkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7% didukung oleh laju pertumbuhan industri manufaktur yang bisa melesat hingga 10-20%. Sebaliknya, pertumbuhan industri manufaktur saat ini hanya berada di kisaran 3-4%.

“Tidak mungkin ekonomi tumbuh 8% jika industrinya hanya tumbuh 3-4%,” tegas Didik.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa deindustrialisasi dini juga terlihat dari menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 10 tahun terakhir, khususnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada kuartal III-2014, sektor manufaktur menyumbang 23,37% terhadap PDB. Namun, pada kuartal I-2024, kontribusinya menyusut menjadi 19,02%.

“Ini sudah berlangsung hampir 10 tahun. Saat Sarasehan 100 Ekonom pertama, saya sampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa tantangan terbesar saat itu adalah deindustrialisasi,” ujar Didik.

Ia pun menekankan pentingnya pemerintah saat ini, khususnya tim ekonomi Presiden Prabowo, untuk segera menangani isu ini demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

“Hal ini bisa dicapai jika fokus. Kuncinya adalah deregulasi dan debirokratisasi. Jangan sampai ekspor justru terhambat,” pungkas Didik.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita