Nilai tukar rupiah mencapai titik terlemah pada penutupan perdagangan Selasa (12/5/2026). Berdasarkan data Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,49% ke level Rp17.490 per dolar AS, yang sekaligus menjadi posisi penutupan terendah sepanjang sejarah terbaru. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan mulai membantu Bank Indonesia dalam mengatasi tekanan terhadap kurs rupiah mulai Rabu (13/5/2026).

“Kita akan mulai membantu besok,” ujar Purbaya di kantornya ketika menanggapi pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp17.500 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa langkah yang akan digunakan adalah melalui Bond Stabilization Fund (BSF) atau dana stabilisasi obligasi. Pernyataan itu disampaikan setelah ia mengadakan rapat mendadak bersama sejumlah pejabat Kementerian Keuangan di lobi Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Beberapa pejabat yang turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, serta Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto.

Meski demikian, Purbaya belum bersedia membeberkan secara rinci strategi pemerintah melalui BSF untuk membantu BI mengelola tekanan terhadap rupiah. Seperti diketahui, rupiah pada hari itu sempat menyentuh posisi terburuk sepanjang sejarah di level Rp17.500 per dolar AS.

“Strateginya masih rahasia, kalau dikasih tahu nanti musuh tahu,” tegasnya.

Walaupun begitu, ia memastikan bahwa pemerintah akan menggunakan skema BSF untuk menangani tekanan pada rupiah melalui intervensi di pasar obligasi agar tingkat imbal hasil atau yield tetap kompetitif.

Upaya menjaga yield tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dana BSF untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang yang dilepas investor asing. Kebijakan ini disebut tidak memerlukan koordinasi dengan BI maupun OJK dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pada tahap awal akan memanfaatkan kas negara.

“Kita akan coba melihat apakah kita bisa membantu stabilitas di pasar bond nanti pelan-pelan ke pasar nilai tukar juga,” jelas Purbaya.

Selain itu, Purbaya juga menyatakan kesiapannya apabila harus memberikan penjelasan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pelemahan rupiah.

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai pelemahan rupiah hingga mencapai Rp17.500 per dolar AS. DPR disebut akan meminta penjelasan dari Bank Indonesia dan pemerintah terkait kondisi tersebut.

Walaupun siap memenuhi panggilan, Purbaya menegaskan bahwa persoalan nilai tukar rupiah merupakan tanggung jawab bank sentral. Ia juga mengaku belum menerima undangan resmi dari DPR.

“Belum, tapi kalau rupiah itu urusan bank sentral, bukan urusan kementerian keuangan ya. Mau dipanggil, iya kita siap,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026).

“Saya belum tahu, belum ada undangannya. Tapi saya siap. Kalau saya kan pasif di situ, urusan bank sentral saja yang menjelaskan kenapa,” tegas Purbaya.