Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 hampir mencapai Rp10.000 triliun, tepatnya sebesar Rp9.920,42 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 yang berada di angka Rp9.637,9 triliun. Pada akhir tahun lalu, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 40,46%.

Nilai utang tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi utang pemerintah masih berada pada level aman karena rasio utang terhadap PDB masih jauh dari batas maksimal 60% sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni berada di kisaran 40,75%.

“Utang pemerintah per Maret naik 2,9% dibanding Desember. Kalau melihat patokan rasio utang terhadap PDB sebesar 60%, posisi kita masih jauh di bawahnya dan tetap aman, masih sekitar 40%. Singapura bahkan berada di atas 120% dan Malaysia sekitar 60%. Jadi Indonesia termasuk negara yang paling berhati-hati dibanding negara-negara di kawasan,” ujarnya.

Dari total utang pemerintah per 31 Maret 2026 sebesar Rp9.920,42 triliun, sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Angka tersebut bertambah Rp265,66 triliun dibanding posisi 31 Desember 2025.

Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau meningkat Rp16,85 triliun dalam tiga bulan terakhir dibanding akhir tahun lalu yang sebesar Rp1.250,67 triliun.

Berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, pemerintah memang tengah agresif menghimpun pembiayaan melalui pasar obligasi sehingga total utang terus mengalami kenaikan secara kuartalan.

Situasi ini terlihat dari meningkatnya rasio penyerapan dana pemerintah dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) pada awal 2026 dibanding sepanjang 2025.

Data DJPPR Kementerian Keuangan menunjukkan total penawaran masuk dalam lelang SUN dan SBSN sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp2.974,65 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyerap dana sekitar Rp917,55 triliun.

Dengan demikian, rasio dana yang diserap pemerintah terhadap total penawaran selama 2025 berada di kisaran 30,85%.