DIGIVESTASI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan merilis sejumlah peraturan baru yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Salah satu regulasi yang sedang disusun adalah Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) yang akan mengatur pengawasan terhadap influencer keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap influencer keuangan akan menjadi fokus utama dalam regulasi yang dijadwalkan terbit pada 2025.

“Pada tahun 2025, OJK akan mengeluarkan beberapa aturan yang termasuk dalam Program Regulasi (Proleg) terkait PEPK,” kata Friderica dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin (20/1/2025).

RPOJK ini dirancang untuk memastikan bahwa influencer yang memberikan informasi keuangan kepada publik menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna melindungi konsumen dari informasi yang salah atau berisiko merugikan, mengingat pengaruh besar yang dimiliki influencer di media sosial terhadap keputusan finansial masyarakat.

Regulasi Lain yang Akan Diterbitkan OJK
Selain RPOJK Pengawasan Influencer Keuangan, OJK juga merencanakan sejumlah peraturan baru yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengawasan praktik di sektor jasa keuangan. Beberapa aturan yang akan diterbitkan antara lain:

1. RPOJK Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK
   Melalui aturan ini, OJK akan diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi di sektor keuangan.
    

2. RPOJK Pengawasan Market Conduct Berbasis Risiko
   Regulasi ini bertujuan untuk mengawasi praktik pasar dengan pendekatan berbasis penilaian risiko, guna memastikan bahwa seluruh pelaku usaha di industri keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
    

3. Rancangan SEOJK tentang Pemasaran dan Penyampaian Informasi Produk Keuangan
   Aturan ini akan mengatur cara pemasaran produk keuangan serta penyampaian informasi terkait produk tersebut kepada konsumen secara jelas dan tidak menyesatkan.
    

4. Rancangan SEOJK tentang Pedoman Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen
   Aturan ini akan memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam menangani laporan dan pengaduan konsumen untuk memastikan solusi yang adil dan tepat waktu bagi konsumen.