Danantara: Upaya Optimalisasi Aset BUMN, Bukan Ancaman bagi Kedaulatan Ekonomi

Pemerintah telah membentuk Danantara sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Namun, muncul kekhawatiran bahwa skema ini bisa membuka peluang bagi kepemilikan asing atas aset strategis negara, yang berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pemerintah menegaskan bahwa Danantara bukanlah bentuk privatisasi atau upaya terselubung untuk menjual aset negara kepada pihak asing. Sebaliknya, skema ini bertujuan memperkuat BUMN agar lebih efisien, inovatif, dan menguntungkan bagi negara.

Kekhawatiran publik terhadap Danantara bisa dipahami, mengingat pengalaman masa lalu seperti penjualan Indosat pada tahun 2003 di era pemerintahan Megawati. Saat itu, negara kehilangan kendali atas salah satu aset strategisnya, dan butuh waktu puluhan tahun untuk merebutnya kembali. Banyak yang khawatir Danantara bisa berujung pada situasi serupa.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa Danantara berbeda dari kasus Indosat. Tidak ada aset strategis yang akan dijual ke asing, dan mekanisme pengamanan—termasuk skema golden share—telah disiapkan untuk memastikan aset negara tetap berada dalam kendali penuh pemerintah.

Mengapa Danantara Dibutuhkan?

BUMN dapat diibaratkan sebagai rumah besar dengan banyak kamar. Rumah ini milik negara, tetapi pengelolaannya belum optimal. Beberapa kamar dibiarkan kosong, beberapa penuh barang namun tidak tertata, dan ada kamar yang sebenarnya bisa menghasilkan pendapatan jika disewakan, tetapi justru dibiarkan terbengkalai.

Sejauh ini, perawatan rumah sepenuhnya bergantung pada dana dari pemiliknya, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, biaya pemeliharaan terus meningkat, sementara pemasukan tidak selalu sebanding. Di sisi lain, negara-negara lain mampu mengelola asetnya lebih produktif tanpa kehilangan kepemilikan.

Danantara hadir untuk memastikan aset negara lebih produktif. Dengan skema ini, aset yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal dapat dikelola lebih baik, bekerja sama dengan mitra strategis, tanpa mengorbankan kepemilikan dan kontrol negara.

Lebih jauh, Danantara juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada pendanaan asing dalam proyek-proyek strategis. Selama ini, banyak proyek hilirisasi dibiayai oleh investor luar karena keterbatasan modal BUMN. Akibatnya, industri yang seharusnya menjadi kekuatan nasional justru berada di bawah kendali asing. Dengan Danantara, aset yang ada bisa dikonsolidasikan untuk memperkuat peran negara dalam proyek-proyek tersebut.

Selain itu, Danantara dapat membantu menyeimbangkan investasi asing di Indonesia. Jika selama ini keterlibatan investor asing terlalu berat ke satu negara tertentu, maka Danantara membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai mitra, sehingga Indonesia memiliki fleksibilitas ekonomi dan geopolitik yang lebih besar.

Golden Share: Jaminan Kontrol Negara atas BUMN

Dalam skema Danantara, pemerintah tetap memegang golden share, yang berfungsi sebagai "kunci utama" dalam pengelolaan aset strategis negara. Pemilik rumah bisa menyewakan kamar atau bekerja sama dengan mitra, tetapi tetap memiliki kendali penuh.

Golden share memberi pemerintah hak veto atas keputusan strategis, termasuk penjualan aset, perubahan kepemilikan, serta merger atau akuisisi yang dapat mengancam kepentingan nasional. Berbeda dengan kasus Indosat, di mana negara kehilangan kendali akibat absennya mekanisme ini, skema Danantara memastikan bahwa pengalaman pahit tersebut tidak akan terulang.

Apakah Danantara Lebih Buruk dari Temasek dan Khazanah?

Beberapa pihak membandingkan Danantara dengan Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia, mengklaim bahwa skema ini lebih lemah. Namun, perbandingan ini perlu dilihat secara lebih adil.

Temasek adalah seperti petani yang mewarisi modal besar dari keluarganya, sehingga bisa langsung membeli lahan dan menanam beragam tanaman. Khazanah, di sisi lain, lebih konservatif dalam mengelola lahannya dan lebih fokus pada stabilitas jangka panjang.

Sementara itu, Danantara adalah petani dengan lahan subur, tetapi belum dikelola secara optimal. Ada banyak potensi yang belum dimanfaatkan, dan pendekatan yang terlalu berhati-hati seperti Khazanah mungkin tidak cukup efektif. Oleh karena itu, Danantara harus mencari cara agar aset yang ada bisa lebih produktif tanpa kehilangan kepemilikan.

Jika ada kritik bahwa Danantara lebih buruk, pertanyaannya adalah: lebih buruk dalam aspek apa? Jika yang dimaksud adalah dalam menjaga kendali negara atas aset strategis dan memperkuat ekonomi nasional, maka Danantara justru dirancang untuk menjawab tantangan tersebut.

Pengawasan Ketat untuk Mencegah Penyimpangan

Agar Danantara berjalan sesuai tujuan, pemerintah harus memastikan adanya pengawasan yang transparan dan ketat.

Laporan berkala akan dipublikasikan, audit independen dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan, serta pengawasan oleh DPR dan BPK guna memastikan tidak ada kepentingan pribadi yang bermain. Masyarakat juga didorong untuk ikut mengawasi dan menuntut transparansi jika ada indikasi penyimpangan.

Kesimpulan: Solusi, Bukan Ancaman

Danantara bukanlah skema untuk menjual BUMN ke asing. Sebaliknya, ini adalah strategi agar BUMN lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada APBN.

Pemerintah tetap memegang kendali penuh. Investor hanya sebagai mitra, bukan pemilik. Danantara juga membantu mengurangi ketergantungan pada pendanaan asing, sehingga proyek-proyek strategis tetap berada di bawah kendali nasional.

Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi alat untuk memperkuat ekonomi nasional, membuat BUMN lebih kompetitif, dan membawa manfaat besar bagi negara serta rakyat.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita