Pemerintah Siapkan 21 Proyek Hilirisasi Senilai Rp 738 Triliun di 2025

Pemerintah bersiap menggenjot 21 proyek hilirisasi utama pada tahun 2025 dengan nilai investasi mencapai US$ 45 miliar atau sekitar Rp 738 triliun (kurs Rp 14.400). Rencana strategis ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai menghadiri rapat terbatas mengenai hilirisasi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025) malam.

Menurut Bahlil, total investasi yang akan dikejar pemerintah dalam jangka panjang mencapai US$ 618 miliar atau sekitar Rp 8.892 triliun. Namun, sebagai tahap awal, 21 proyek akan diprioritaskan untuk direalisasikan.

"Kami telah memaparkan sekitar 21 proyek tahap pertama dengan total investasi sebesar US$ 45 miliar. Dalam rapat, kami membahas secara detail proyek-proyek ini, termasuk daftar nama investasi yang akan kami jalankan," ujar Bahlil.

Fokus Hilirisasi: Penyimpanan Minyak, Kilang, dan Gasifikasi Batu Bara

Sejumlah proyek hilirisasi strategis akan segera direalisasikan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan energi nasional. Proyek ini ditargetkan mampu menambah stok BBM hingga 30 hari.

"Sesuai Peraturan Presiden (Perpres), penyimpanan minyak mentah harus ditingkatkan hingga 30 hari untuk ketahanan energi nasional. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah Pulau Nipah, Batam," jelas Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun kilang minyak berskala besar dengan kapasitas 500 ribu barel per hari. Kilang ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan produksi BBM nasional demi memperkuat ketahanan energi.

Proyek lainnya adalah gasifikasi batu bara atau produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG. Selama ini, Indonesia masih bergantung pada impor LPG, sehingga kehadiran DME dari batu bara berkalori rendah akan mengurangi ketergantungan impor.

"Kami akan membangun fasilitas DME berbahan baku batu bara berkalori rendah untuk menggantikan LPG. Proyek ini bertujuan agar produk dalam negeri dapat digunakan sebagai substitusi impor," terang Bahlil.

Selain sektor energi, hilirisasi mineral kritis juga menjadi prioritas, mencakup tembaga, nikel, dan bauksit. Pemerintah juga mempercepat hilirisasi di sektor pertanian dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah produk domestik.

Danantara Dukung Pendanaan Proyek Hilirisasi

Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek hilirisasi yang dipercepat oleh pemerintah akan mendapatkan dukungan pendanaan dari Danantara.

Namun, ia menekankan bahwa seluruh kementerian terkait masih perlu merinci proyek-proyek yang akan dijalankan, termasuk melakukan analisis kelayakan investasi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja.

"Investasi ini harus memberikan return yang baik dan layak, karena sebagian besar pendanaan akan melibatkan Danantara," ujar Rosan.

Ia menambahkan bahwa proses investasi akan melewati tahapan yang transparan, termasuk due diligence melalui Kementerian Investasi.

"Danantara akan melalui proses investasi yang tepat dan transparan, sejalan dengan target industrialisasi nasional yang ingin kita capai," tegasnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita