DIGIVESTASI - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan badan pengelola investasi baru, Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada Kamis (7/11/2024). Acara peresmian akan berlangsung di Kantor Danantara, yang berlokasi di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

"Hadir. Tanggal 7 (peluncuran). Di kantor Danantara," ujar Wakil Kepala BP Investasi Danantara, Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih menyusun regulasi terkait BP Danantara, termasuk revisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Semuanya sedang disiapkan, termasuk beberapa regulasi dan peraturan pemerintah yang akan direvisi," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Danantara akan berfungsi seperti Temasek, badan investasi global milik Singapura. Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menjelaskan bahwa badan ini akan mengelola investasi yang bersumber dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Sesuai dengan namanya, badan ini akan mengelola investasi di luar APBN. Tujuannya memang mirip dengan Temasek," kata Muliaman pada Selasa (22/10/2024).

Muliaman juga menjelaskan bahwa fokus badan ini berbeda dari Kementerian BUMN dan akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun, kewenangan Danantara harus ditetapkan melalui undang-undang.

"Langkah awal adalah membentuk lembaga ini terlebih dahulu, kemudian UU-nya dibuat. Setelah itu, baru kita akan membahas lebih lanjut dengan kementerian terkait," ujar Muliaman.

Dia juga menyatakan bahwa aset-aset pemerintah yang tersebar akan dikelola oleh BP Investasi Danantara. "Aset tersebut akan di-leverage dan dikelola. Kebijakan investasi nasional akan didiskusikan lebih lanjut dengan kementerian terkait," jelasnya.

Saat ini, prioritas Muliaman adalah mendirikan lembaga ini secepatnya, meskipun dia tidak dapat menjamin penyelesaiannya sebelum akhir tahun. Yang jelas, operasional badan ini sudah dianggarkan dalam APBN 2025. "Mungkin belum rampung akhir tahun ini, kita perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ini cikal bakal dari Sovereign Wealth Fund yang akan diperbesar," tambahnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita