Anggota Kongres AS Dorong Pembentukan Cadangan Bitcoin Nasional Lewat RUU Federal

Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat secara resmi mengajukan rancangan undang-undang baru yang akan mewajibkan pembentukan Strategic Bitcoin Reserve sebagai bagian dari kebijakan federal. Inisiatif ini bertujuan mengukuhkan status Bitcoin sebagai aset strategis nasional, menyusul banyaknya aset kripto yang berhasil disita oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

RUU tersebut mengatur bahwa setiap Bitcoin yang disita oleh otoritas federal akan dialihkan ke dalam cadangan digital nasional, serupa dengan pengelolaan cadangan emas dan minyak strategis. Selain itu, pemerintah diberi kewenangan untuk membeli tambahan hingga 200.000 BTC per tahun selama lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi diversifikasi aset negara dan pengurangan eksposur terhadap instrumen keuangan konvensional.

Dukungan Politik dan Rencana Implementasi

Usulan ini muncul dari kalangan legislatif Partai Republik, termasuk Senator Cynthia Lummis (R-WY) yang sebelumnya telah menginisiasi BITCOIN Act of 2024, serta Rep. Nicholas Begich (R-AK) yang memperkenalkan RUU H.R.2032 pada 11 Maret 2025. RUU ini diharapkan memberi landasan hukum yang jelas bagi pemerintah federal untuk:

• Mengelola aset digital hasil sitaan secara legal,

• Membangun infrastruktur penyimpanan dingin (cold storage),

• Menggunakan dana dari Federal Reserve atau hasil lelang cadangan untuk mendanai pembelian aset digital.

Reaksi Beragam dan Tantangan Fiskal

Munculnya usulan ini memantik pro-kontra. Para pendukung menyambutnya sebagai langkah maju dalam memanfaatkan Bitcoin sebagai “emas digital”, yang berpotensi melindungi nilai aset negara dari inflasi dan menurunkan beban utang jangka panjang. Namun, di sisi lain, para ekonom memperingatkan tentang tingginya volatilitas Bitcoin, yang bisa menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal, terutama jika digunakan sebagai komponen portofolio cadangan nasional.

Dalam laporan Reuters, disebutkan bahwa saat ini pemerintah AS sudah menguasai Bitcoin hasil sitaan senilai lebih dari US$21 miliar. Meski begitu, untuk mengubahnya menjadi cadangan resmi, diperlukan persetujuan legislatif dari Kongres. Legalitas penggunaan dana seperti Exchange Stabilization Fund (ESF) untuk membeli aset digital pun masih menjadi bahan perdebatan hukum dan politik.

Arah Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Usulan ini menjadi sinyal perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah AS terhadap kripto—dari sekadar mengelola hasil sitaan, menjadi pengelolaan cadangan aset digital aktif dan terstruktur. Proses selanjutnya akan sangat bergantung pada pembahasan dalam Komite Jasa Keuangan DPR dan Senat, serta posisi berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor keuangan tradisional maupun komunitas industri blockchain.