
Crypto News
Platform Pemesanan Perjalanan Berbasis Kripto Resmi Gabung Program Chainlink Build di Solana
/index.php
Berita Terkini - Diposting pada 23 January 2025 Waktu baca 5 menit
DIGIVESTASI - Setelah dilantik pada 20 Januari, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, langsung mengambil sejumlah tindakan melalui perintah eksekutif yang mencakup berbagai isu penting. Langkah-langkah ini diperkirakan akan memengaruhi kehidupan jutaan orang, baik warga negara AS maupun non-warga negara.
Di antara perintah yang ditandatangani Trump adalah isu seputar imigrasi ilegal, tenaga kerja federal, energi dan lingkungan, kebijakan gender dan keberagaman, serta pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kerusuhan di Gedung Capitol pada Januari 2021. Berikut adalah beberapa keputusan utama yang diambil oleh Trump, seperti yang dikutip Reuters pada Kamis (23/1/2025).
Imigrasi
Trump mengumumkan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko dan melarang pengajuan suaka bagi migran yang dianggap "terlibat dalam invasi melintasi perbatasan selatan." Ia memerintahkan Departemen Pertahanan untuk mempercepat pembangunan tembok perbatasan, penutupan ruang tahanan, dan transportasi migran, serta memberi wewenang untuk mengirim pasukan ke perbatasan jika diperlukan.
Selain itu, Trump memutuskan untuk menangguhkan penerimaan pengungsi ke AS, membatalkan kedatangan hampir 1.660 warga Afghanistan yang akan menetap di Amerika. Ia juga mendesak penerapan kembali kebijakan "Tetap di Meksiko," yang mengharuskan pencari suaka menunggu di Meksiko selama proses penyelesaian kasus mereka di AS, dan kebijakan tersebut sudah diterapkan kembali.
Trump meminta agar hukuman mati diterapkan bagi imigran tanpa status hukum yang terlibat dalam kejahatan serius, serta mengakhiri prinsip "birthright citizenship" bagi anak-anak yang lahir di AS dengan orang tua yang bukan warga negara atau penduduk tetap.
Pemotongan Tenaga Kerja Federal
Trump memerintahkan agar pekerja federal kembali ke kantor dengan mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau WFH. Selain itu, ia membekukan perekrutan federal, kecuali di sektor militer, imigrasi, keamanan nasional, dan keselamatan publik. Ia juga mengembalikan perintah eksekutif terkait perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja pemerintah, sehingga mereka lebih mudah diberhentikan.
Program Keanekaragaman dan Isu Gender
Trump menandatangani perintah yang menghapuskan program keberagaman di pemerintah, termasuk penutupan semua kantor yang berkaitan dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Ia juga membatalkan kebijakan dari pemerintahan Joe Biden yang memperbolehkan orang transgender untuk bertugas di militer dan menyetujui pengakuan hanya dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, dalam dokumen resmi.
Produksi Energi
Trump mengumumkan darurat energi nasional guna memperluas produksi energi, dengan mencabut regulasi dan aturan yang mempercepat transisi ke kendaraan listrik. Ia memerintahkan pengembangan minyak dan gas di Alaska, serta membatalkan kebijakan perlindungan yang diterapkan pemerintah sebelumnya terhadap wilayah Arktik dan perairan pesisir AS.
Keluar dari Perjanjian Iklim Paris
Trump memerintahkan AS untuk menarik diri dari perjanjian iklim Paris, sebuah langkah yang juga pernah ia ambil pada masa jabatan pertama dan kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Biden.
Penarikan Diri dari WHO
Trump menginstruksikan pemerintahnya untuk memulai proses penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan alasan bahwa badan kesehatan global tersebut telah gagal menangani pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya.
Pengampunan Tersangka Kerusuhan Capitol
Trump memberi pengampunan kepada sekitar 1.500 pendukungnya yang terlibat dalam kerusuhan di Gedung Capitol, termasuk pemimpin kelompok sayap kanan seperti Oath Keepers dan Proud Boys, yang sebagian besar dihukum terkait peristiwa tersebut.
TikTok dan DOGE
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menunda pemberlakuan larangan terhadap aplikasi TikTok selama 75 hari, yang awalnya dijadwalkan pada 19 Januari. Ia juga membentuk kelompok penasihat yang diberi nama Department of Government Efficiency (DOGE) untuk melakukan pengurangan besar-besaran dalam pemerintah AS, yang dapat mengarah pada tuntutan hukum jika ada tantangan terhadap operasionalnya.
Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita
Sumber: cnbcindonesia.com
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.