Pemerintah menegaskan bahwa sebanyak 53,87% dari total anggaran belanja negara akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan nilai mencapai Rp 2.070 triliun dari keseluruhan Rp 3.842,7 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa belanja negara yang akan langsung dinikmati rakyat tersebut bersumber dari dua pos utama, yaitu anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Pada alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2026 sebesar Rp 3.149,7 triliun, Febrio menyebutkan bahwa Rp 1.377 triliun akan mengalir ke masyarakat melalui berbagai program prioritas pemerintah. Sementara itu, Rp 693 triliun sisanya berasal dari transfer ke daerah.

“Jadi kita memiliki Rp 693 triliun, ditambah Rp 1.377 triliun yang manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat. Dengan begitu, jelas bahwa APBN dan APBD merupakan satu kesatuan dalam menjalankan program-program pemerintah pusat maupun daerah,” ungkap Febrio di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, dengan alokasi dana yang besar tersebut, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat.

Karena itu, pemerintah merancang defisit APBN 2026 lebih lebar dari sebelumnya, dari Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB menjadi Rp 689,1 triliun atau setara 2,68% PDB.

Defisit ini melebar karena target belanja negara naik dari Rp 3.786,5 triliun menjadi Rp 3.842,7 triliun. Sementara target pendapatan negara hanya naik tipis dari Rp 3.147,7 triliun menjadi Rp 3.153,6 triliun.

Meski begitu, Febrio menekankan bahwa defisit 2026 masih lebih rendah dibanding proyeksi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,78% PDB atau Rp 662 triliun.

“Hal ini justru menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kondisi fiskal, sembari tetap memastikan pertumbuhan ekonomi serta belanja pusat dan daerah menjadi prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, tim ekonom Bank Mandiri juga memprediksi bahwa dalam APBN 2026 akan ada dana Rp 1.377 triliun yang manfaatnya bisa langsung diterima masyarakat.

“APBN diperkirakan tetap menopang ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi dan investasi,” kata Kepala Departemen Riset Ekonomi Makro dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, dalam acara Mandiri Macro and Market Brief 3Q25 Indonesia Economic Outlook, Kamis (28/8/2025).

Dari total belanja yang langsung mengena ke masyarakat tersebut, ekonom Bank Mandiri membaginya ke dalam 18 program prioritas pemerintah:

1. Subsidi Energi & Kompensasi – Rp 381 triliun (10,1%)

2. Program Makan Bergizi Gratis – Rp 335 triliun (8,8%)

3. Subsidi Non-Energi (KUR & Pupuk) – Rp 109 triliun (2,9%)

4. Bantuan Pendidikan (Beasiswa PIP/KIP, dll.) – Rp 89 triliun (2,3%)

5. Koperasi Desa Merah Putih – Rp 83 triliun (2,2%)

6. Bantuan Iuran Asuransi Kesehatan – Rp 69 triliun (1,8%)

7. TPG/TPD untuk Non-PNS – Rp 64 triliun (1,7%)

8. Program Perumahan – Rp 49 triliun (1,3%)

9. Kartu Sembako (BPNT) – Rp 44 triliun (1,2%)

10. Program Keluarga Harapan (PKH) – Rp 29 triliun (0,8%)

11. Bulog & Cadangan Pangan – Rp 29 triliun (0,8%)

12. Sekolah Rakyat & Sekolah Unggulan Garuda – Rp 28 triliun (0,7%)

13. Pemeliharaan Jalan & Jembatan – Rp 25 triliun (0,7%)

14. Renovasi/Rehabilitasi Sekolah – Rp 23 triliun (0,6%)

15. Lumbung Pangan – Rp 22 triliun (0,6%)

16. Pembangunan Bendungan & Irigasi – Rp 12 triliun (0,3%)

17. Pemeriksaan Kesehatan Gratis & Revitalisasi RS – Rp 7 triliun (0,2%)

18. Kampung Nelayan Nasional & Program Garam – Rp 7 triliun (0,2%)