Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) pada dua sektor strategis, yaitu mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, pada Ahad (16/3/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi serta berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi dalam pengelolaan mineral kritis karena negara ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka. Kami dengan senang hati mengundang pemerintah Jepang maupun para pengusaha Jepang untuk bersama-sama mengelola mineral kritis yang kami miliki di Indonesia,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi ketidakpastian global guna menjaga ketahanan energi serta keberlanjutan pasokan.

“Dalam situasi krisis global saat ini, sangat penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi mempertahankan ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipatif,” ujarnya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis antara kedua negara.

Kementerian ESDM menyampaikan bahwa kerja sama di sektor mineral kritis akan diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Sementara itu, kerja sama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan yang tinggi.

Kedua negara juga akan melanjutkan pembahasan terkait penguatan ketahanan energi di kawasan, termasuk kerja sama dalam rantai pasok liquefied natural gas (LNG) dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian proyek PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik.

Reaktor Nuklir

Perusahaan energi nuklir asal Rusia, Rosatom, menawarkan dua pilihan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang diklaim aman dan ramah lingkungan untuk investasi di Kalimantan Barat.

“Kami memiliki teknologi pengelolaan PLTN yang telah terbukti aman. Teknologi ini tidak hanya digunakan di Rusia, tetapi juga di beberapa negara seperti Turki, China, Mesir, dan India,” kata perwakilan Rosatom, Anna Belokoneva, dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/2/2026).

Anna Belokoneva menjelaskan bahwa pihaknya siap berinvestasi di Kalbar dengan membawa teknologi modern yang sudah diterapkan di berbagai negara. Rosatom menawarkan dua opsi teknologi, yaitu reaktor modular besar dan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR).

Ia menjelaskan bahwa reaktor berkapasitas besar mampu menghasilkan listrik hingga 1.200 megawatt, sementara reaktor modular kecil dapat memproduksi sekitar 100 megawatt listrik.

“Kami menawarkan pembangunan PLTN menggunakan reaktor modular kecil maupun besar, bergantung pada kebutuhan serta keputusan pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Khusus untuk SMR, Rosatom juga menawarkan teknologi PLTN terapung yang saat ini diklaim sebagai satu-satunya di dunia dan telah beroperasi di Rusia selama tujuh tahun.

Menurutnya, teknologi PLTN terapung tersebut sangat cocok untuk wilayah yang jauh dari pusat pembangkit listrik, termasuk daerah pesisir dan wilayah terpencil.

“Teknologi ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang sulit dijangkau. Sistem keamanannya juga bersifat pasif dan masif sesuai standar internasional,” katanya.

Anna menegaskan bahwa Rosatom telah mempelajari berbagai insiden nuklir global, termasuk kebocoran reaktor di Fukushima, Jepang, dan memastikan bahwa teknologi yang ditawarkan telah mengantisipasi potensi risiko serupa.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan PLTN. Namun standar keselamatan yang kami miliki sangat tinggi. Di Rusia sendiri terdapat 11 PLTN dan masyarakat tetap tinggal serta beraktivitas di sekitarnya,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, Rosatom juga menyatakan bahwa biaya listrik dari PLTN relatif lebih murah dalam jangka panjang karena efisiensi produksi dan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pembangunan PLTN sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Indonesia.

“Kami hanya memberikan penawaran. Jika Pemerintah Indonesia menyambutnya dengan baik, tentu kami siap melaksanakan pembangunan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku,” katanya.

Belokoneva menambahkan bahwa perusahaannya mengetahui adanya rencana pengembangan sejumlah lokasi PLTN di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sehingga menawarkan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rencana strategis energi nasional.

Di tempat yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan bahwa kunjungan ke Kalbar merupakan bagian dari upaya memperkenalkan teknologi Rusia sekaligus menjajaki peluang kerja sama konkret dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menawarkan penerapan teknologi pengelolaan PLTN yang andal sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang lain seperti pembangunan pabrik pengolahan aluminium dan sektor pendidikan,” kata Tolchenov.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan Gubernur Kalbar, pihaknya melihat adanya respons positif sebagai langkah awal penjajakan kerja sama.

Namun demikian, realisasi proyek PLTN tersebut tetap bergantung pada kesiapan dan keputusan resmi dari Pemerintah Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kami menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Indonesia dan Kalbar. Jika terdapat peluang kerja sama, kami siap menindaklanjutinya,” ujarnya.

Penawaran ini menambah daftar pilihan pengembangan energi di Kalimantan Barat yang selama ini didorong untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di daerah tersebut.