DIGIVESTASI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menarik utang sebesar Rp775 triliun pada tahun 2025. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Riko Amir, menyebutkan bahwa mayoritas pembiayaan ini akan bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Penerbitan SBN mencapai Rp642,5 triliun, sementara penarikan pinjaman sebesar Rp133 triliun," ujar Riko dalam acara media gathering di Serang, Banten, pada Kamis (26/9).

Riko menambahkan bahwa pinjaman tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp5,2 triliun, sedangkan dari luar negeri mencapai Rp128,1 triliun.

Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kerap terjadi pada akhir periode lima tahun.

"Fenomena ini cukup menarik, terutama karena volume pinjaman, baik domestik maupun internasional, cenderung lebih tinggi dibandingkan APBN 2024 secara neto. Salah satu penyebabnya adalah ini merupakan tahun terakhir dari periode 2020-2024," jelasnya.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, disebutkan bahwa pengelolaan pembiayaan utang bertujuan mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pembiayaan yang inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menyatakan bahwa penarikan utang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya yang minimal dan risiko yang dapat diterima.

"Selain untuk pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita