Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pembangunan nasional pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam lampiran perpres tersebut dijelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,3%, dengan proyeksi produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai US$5.410 (Atlas Method). Dengan capaian ini, Indonesia tetap berada pada kategori negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, inflasi dijaga dalam kisaran 2,5–4,0%, dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada Rp16.000–Rp16.900 per dolar AS.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan sasaran total investasi sebesar Rp7.593,42 triliun, dengan lebih dari 89% di antaranya berasal dari sektor swasta. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis, termasuk kesehatan, hilirisasi sumber daya alam, energi, pangan, digitalisasi, serta perumahan. Pada tahun 2025, terdapat 109 rencana investasi BUMN yang mendukung pencapaian 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh sebesar 5,5% dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 20,8%. Sejumlah proyek hilirisasi, seperti petrokimia, baterai kendaraan listrik, dan tembaga diperkirakan mulai beroperasi pada tahun depan. Di sisi lain, sektor pariwisata ditargetkan menyumbang 4,2–4,3% terhadap PDB, dengan potensi devisa sebesar US$17–18 miliar.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, dengan mendorong pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia mencapai 6,2%, lebih tinggi dibandingkan Kawasan Barat yang ditargetkan 5%. Papua diperkirakan tumbuh 6% melalui pengembangan industri tembaga, sektor perikanan, serta pariwisata Raja Ampat. Sementara itu, Maluku ditargetkan tumbuh 9,4% dengan dukungan hilirisasi nikel di Weda Bay dan Obi.

Dari sisi kebijakan fiskal, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipatok pada level 2,53% dari PDB, dengan target penerimaan negara sebesar 12,36% PDB dan belanja negara mencapai 14,89% PDB. Stabilitas eksternal juga diperkuat dengan cadangan devisa sebesar US$162,4 miliar, setara dengan 6,4 bulan impor.

RKP 2025 juga mencakup 83 Kegiatan Prioritas Utama, termasuk delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang ditujukan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus kebijakan meliputi penguatan ideologi Pancasila, hilirisasi industri, transformasi ekonomi hijau dan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)