Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan pandangannya mengenai ketahanan dan kekuatan ekonomi Indonesia dalam sebuah pidato ilmiah saat kuliah umum di hadapan civitas akademika Nankai University di Tianjin, Tiongkok pada minggu lalu (19/6/2026).

Di hadapan Rektor Nankai University President Chen Yulu, Wakil Rektor Eksekutif Chen Jun, Wakil Rektor Sheng Bin, Profesor Xingmin Li, serta ratusan mahasiswa, Purbaya menegaskan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi sangat baik, didukung oleh pengelolaan fiskal yang sehat, hati-hati, dan terjaga, dengan defisit anggaran yang secara konsisten tetap berada di bawah batas undang-undang sebesar 3%.

Purbaya menjelaskan bahwa di tengah kondisi pasar global yang mulai stabil seiring menurunnya volatilitas dan membaiknya sentimen risiko, ekonomi domestik Indonesia justru menunjukkan kinerja yang menonjol.

Hal tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan. Angka ini menempatkan Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 maupun ASEAN.

Kinerja tersebut juga ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga dengan baik. Pada Mei 2026, inflasi tercatat berada di level terkendali sebesar 3,08%. Kombinasi antara pertumbuhan tinggi dan inflasi yang stabil semakin memperkuat kepercayaan pelaku pasar global terhadap kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia.

“Indonesia terus menunjukkan performa kuat dengan pertumbuhan PDB kuartal I-2026 sebesar 5,61% yoy, melampaui banyak negara G20 dan ASEAN. Pada saat yang sama, inflasi Mei 2026 berada di 3,08%, yang mencerminkan stabilitas harga. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan solid, inflasi terkendali, dan kebijakan yang kredibel,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang relatif aman dalam menghadapi risiko gangguan energi global, dengan tingkat eksposur rendah serta buffer ketahanan yang kuat.

Skor ketahanan energi Indonesia bahkan mencapai 77%, lebih tinggi dibanding China yang berada di 76% dan hanya sedikit di bawah Afrika Selatan yang mencapai 79%. Ketahanan ini didukung oleh kebijakan fiskal yang disiplin dan hati-hati.

Defisit anggaran yang dijaga di bawah 3% memberi ruang bagi APBN untuk berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap tekanan eksternal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro.

Purbaya menegaskan bahwa seluruh indikator utama menunjukkan mesin ekonomi Indonesia semakin kuat dan berjalan inklusif. Hal ini tercermin dari PMI manufaktur di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas (M0) sebesar 14,8% yoy, serta kredit perbankan yang tumbuh 11,5% yoy.

Selain itu, ketahanan eksternal Indonesia juga diperkuat oleh surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa sebesar USD 144,9 miliar yang setara dengan 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Yang paling penting, pertumbuhan ekonomi tersebut telah diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pasar tenaga kerja.

Sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta, sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,68% pada 2026. Di sisi lain, program perlindungan sosial juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara bertahap dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.

Purbaya menjelaskan bahwa Indonesia kini memasuki fase implementasi dengan delapan klaster program prioritas nasional yang akan menerjemahkan strategi pembangunan menjadi hasil nyata.

“Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional seperti ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana,” jelas Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat transformasi struktural melalui hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi rakyat dan pembangunan desa, serta pengentasan kemiskinan melalui integrasi program bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja.

Seluruh program tersebut diperkuat oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi agar pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga inklusif, tangguh, dan terkoordinasi.

“Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya kuat secara makro, tetapi juga nyata dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan berbagi pandangan mengenai kebijakan ekonomi dan pengelolaan fiskal Indonesia di Nankai University.

“Saya berharap dialog ini dapat memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok,” ujar Menkeu.