Trump Kejutkan Dunia dengan Kebijakan 'Tarif Pembebasan', Indonesia Terkena Dampak

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang pasar global dengan mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang dikenal sebagai tarif resiprokal atau “Trump Tariffs” pada Rabu, 2 April 2025. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari Liberation Day atau Hari Pembebasan ekonomi AS dari ketergantungan terhadap negara lain.

"Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk menyeimbangkan kembali perdagangan global melalui penerapan tarif impor tambahan terhadap semua mitra dagang, kecuali yang dikecualikan secara khusus," ujar Trump dalam Perintah Eksekutif yang dikutip dari situs resmi Gedung Putih.

Mengenal Tarif Resiprokal Trump

Tarif ini mencerminkan pendekatan resiprokal, yakni membebankan tarif terhadap produk impor dari negara mitra dagang sebesar tarif yang sama atau sebanding dengan yang dikenakan pada ekspor AS. AS menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk seluruh barang impor. Namun, terhadap negara-negara yang mencatat defisit perdagangan besar dengan AS, dikenakan tarif tambahan—seperti Indonesia yang dikenai tarif hingga 32 persen.

Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai strategi untuk mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan dengan mengenakan tarif yang kira-kira setara dengan separuh dari tarif yang dikenakan negara lain terhadap barang-barang AS.

Kritik terhadap Dasar Kebijakan Tarif

Ekonom Indef, Fadhil Hasan, menilai kebijakan ini tidak memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Menurutnya, metode perhitungan tarif yang digunakan Trump tidak jelas dan berpotensi menyesatkan.

"Angka-angka tersebut tampaknya berasal dari estimasi AS bahwa Indonesia mengenakan tarif 64 persen terhadap produk mereka. Padahal, tarif sebenarnya yang diberlakukan Indonesia hanya sekitar 8 hingga 9 persen," ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (4/4/2025).

Fadhil menjelaskan, angka 64 persen kemungkinan besar berasal dari perbandingan surplus dagang Indonesia terhadap nilai impor AS dari Indonesia. Berdasarkan data, Indonesia mencatat surplus dagang sebesar US$ 16,8 miliar dari total impor AS senilai US$ 28,3 miliar—persentase yang kemudian dijadikan dasar pengenaan tarif balasan oleh AS sebesar 32 persen, atau setengah dari angka tersebut.