Thailand telah mengeluarkan aturan baru yang melarang penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran, kata regulator sekuritasnya. Aturan tersebut berlaku mulai 1 April 2022.

Perkembangan tersebut terjadi setelah Securities and Exchange Commission (SEC) dan Bank of Thailand (BOT) mengemukakan kekhawatiran seputar stabilitas keuangan dan pencucian uang di negara tersebut.

“Karena sebagian besar aset digital dikembangkan dari teknologi desentralisasi publik (blockchain publik), tidak ada regulator dan tidak ada standar keamanan yang ditetapkan,” tambah regulator.

SEC juga mengutip volatilitas harga, pencurian dunia maya, dan risiko terhadap data pribadi sebagai alasan lain untuk keputusan tersebut. Pelaku bisnis aset digital wajib mematuhi aturan tersebut dalam waktu 30 hari sejak 1 April 2022.

Aturan tersebut juga melarang operator kripto mengiklankan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

Bank sentral terus meningkatkan kewaspadaan tentang efek mata uang kripto pada kebijakan moneter, yang telah membuat bank komersial enggan menawarkan layanan terkait crypto.

“[Pembayaran crypto] ini juga akan mengurangi kemampuan BOT untuk menjaga kondisi keuangan sesuai dengan kondisi ekonomi di setiap periode,” tambah SEC.

Namun, badan tersebut terus menyatakan bahwa negara mendukung inovasi di sektor ini. Bulan lalu, Thailand membatalkan rencana untuk memungut pajak capital gain 15% pada kripto setelah protes publik.

Referensi :

https://beincrypto.com/thailand-securities-regulator-bans-crypto-as-a-means-of-payment/