Pemerintah Nilai Investasi Apple Belum Penuhi Regulasi, Produk Terbaru Tertahan

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa investasi Apple dalam periode 2020-2023 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 29 Tahun 2017. Regulasi tersebut memberikan Apple fasilitas untuk memasarkan produknya di Indonesia, namun karena belum sepenuhnya dipatuhi, peluncuran produk terbaru perusahaan tersebut mengalami hambatan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mendukung langkah tegas pemerintah dalam memastikan kepatuhan perusahaan asing terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Jika Apple tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka wajar jika mereka tidak diberikan izin untuk menjual produknya di Indonesia. Kita tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi asing yang enggan berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di dalam negeri," ujar Fathi dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Politikus dari Partai Demokrat ini menilai bahwa Apple belum menunjukkan komitmen nyata dalam membangun ekosistem produksi di Indonesia.

"Indonesia memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang teknologi serta ekosistem manufaktur yang berkembang pesat. Tidak ada alasan bagi Apple untuk terus menunda investasinya di Indonesia. Jika mereka tetap enggan mematuhi regulasi, maka pemerintah harus tetap bersikap tegas dan tidak memberikan kelonggaran," tegasnya.

Menurut Fathi, ketegasan pemerintah dalam kasus ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat industri teknologi dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita