DIGIVESTASI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang bersiap untuk mengalihkan kewenangan yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Hal ini diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (DPR) terkait pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan instrumen keuangan derivatif.

Menurut Direktur Jenderal Otoritas Pengawas Inovasi Teknologi, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Sektor Keuangan, Hasan Fawzi, transisi ini sudah memasuki tahap harmonisasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya otoritas akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Bappebti. 

“OJK akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappebti untuk mempersiapkan rencana transisi dalam kelompok transisi,” kata Hasan dalam konferensi pers Rapat Bulanan Dewan Komisioner OJK pada Desember 2023 yang akan dikoordinasikan oleh OJK. (1 September 2023). ). Sesuai ketentuan UU PPSK, pengalihan aset kripto dan instrumen keuangan derivatif  dari Bappebti ke OJK dilakukan paling lambat 24 bulan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Oleh karena itu, langkah ini harus diselesaikan awal tahun depan. 

Ketentuan mengenai pengalihan fungsi dimaksud selanjutnya akan diatur dalam  Peraturan Pemerintah (PP). Hasan mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan BI melakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan finalisasi  rancangan peraturan. 

Oleh karena itu, saya berharap dalam waktu dekat RPP tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk PP, menjadi dokumen acuan untuk melakukan langkah-langkah persiapan alih fungsi, regulasi dan pengawasan aset keuangan digital, aset kripto, dan derivatif keuangan. , dari Bappebti hingga OJK,” jelasnya.