Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai Rp60 triliun. Ia menyatakan bahwa dana tersebut akan dipaksa masuk ke kas negara dalam jangka waktu satu minggu.

“Itulah yang saya sampaikan kemarin, ada Rp60 triliun pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak besar yang putusannya sudah inkrah. Dalam seminggu akan saya paksa mereka membayar,” ujar Purbaya seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

Purbaya memastikan bahwa tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan tahun 2026. “Bukan, tetap 2025. Itu sudah inkrah, artinya kewajiban pajak yang sudah pasti harus dibayar,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak (WP) yang sudah patuh. “Untuk 2026 akan saya pastikan lagi. Intinya, kalau ada wajib pajak yang sudah membayar, maka jangan diganggu sama sekali. Tidak boleh ada lagi cerita pegawai pajak melakukan pungutan yang tidak benar,” jelasnya.

Guna memperkuat pengawasan, Purbaya juga berencana membuka saluran khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan pada Senin (22/9), ia memaparkan daftar sekitar 200 penunggak pajak besar dengan total utang pajak sebesar Rp50–Rp60 triliun.

“Kami sudah memiliki daftar 200 penunggak pajak besar yang inkrah. Itu akan kita kejar dan kita eksekusi. Jumlahnya sekitar Rp50 triliun–Rp60 triliun,” ungkapnya.

Purbaya kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi celah bagi para pengemplang pajak untuk menghindar. “Dalam waktu dekat kita akan menagih, dan mereka tidak akan bisa lari,” pungkasnya.