DIGIVESTASI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan pencabutan izin usaha PT Hewlett-Packard Finance Indonesia (PT HPFI), sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.06/2023. mulai 18 Desember 2023.

Aman Santosa, Head of Sponsorship, mengatakan: “Penarikan kembali ini dilakukan karena PT HPFI telah menjalani audit kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya kegagalan dalam melaksanakan rekomendasi hasil audit akuntansi dan tidak memenuhi persyaratan mutu. piutang keuangan". Departemen Literasi, Sosialisasi dan Komunikasi Keuangan OJK, seperti dilansir dalam siaran resminya, Rabu (20 Desember 2023). 

Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, OJK menjatuhkan sanksi blokade usaha  (PKU) terkait rekomendasi hasil pemeriksaan langsung dan karena ketidakmampuan PT HPFI mematuhi peraturan yang mewajibkan perusahaan keuangan tetap menjalankan operasional usaha. tingkat sponsor. Saldo piutang (saldo pokok) menurut kategori kualitas piutang setiap saat.

Non-Performing Financing (NPF) setelah dikurangi  penyisihan penghapusan piutang keuangan yang dilakukan perusahaan pembiayaan untuk membiayai piutang yang buruk, diragukan, dan berkualitas buruk dibandingkan dengan total saldo piutang keuangan (pokok yang belum dibayar). ), maksimum adalah 5%.

OJK  memberikan waktu yang cukup bagi PT HPFI untuk mengkomunikasikan kepatuhan terhadap rekomendasi dan peraturan NPF, namun permasalahan tersebut tidak terselesaikan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan langsung dan kepatuhan terhadap peraturan NPF.  

Tindakan pengawasan yang dilakukan  OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT HPFI, dilakukan dalam rangka penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan solid yang bertujuan untuk menciptakan industri keuangan yang sehat dan terpercaya. 

Dengan  dicabutnya izin usaha tersebut, maka Perseroan dilarang melakukan kegiatan komersial di bidang perusahaan keuangan dan wajib menyesuaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Mengatur hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi pinjaman; 

2. Memberikan informasi yang jelas kepada debitur, kreditor, dan pemberi pinjaman yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban; 

3. Menyediakan pusat informasi dan pengaduan pelanggan di dalam perusahaan. 
Selanjutnya, Perseroan dilarang  menggunakan kata keuangan, keuangan dan/atau kata-kata yang menjelaskan kegiatan keuangan atas nama Perseroan.