Vietnam Sahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital, Jadi Pelopor Regulasi Aset Digital di Asia Tenggara

Vietnam mencatatkan tonggak penting dalam sejarah transformasi digitalnya. Majelis Nasional resmi mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital (Digital Technology Industry Law) yang secara legal mengakui dan melegalkan aset kripto serta aset virtual. Regulasi ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, menandai langkah konkret Vietnam dalam membangun kerangka hukum yang terstruktur guna mendukung pertumbuhan ekosistem Web3 dan teknologi blockchain.

Dikutip dari CryptoNinjas, UU ini memberikan dasar hukum kuat bagi perkembangan industri aset digital, sekaligus memperkuat peran Vietnam dalam peta transformasi digital global.

Mandat Pemerintah: Pengawasan dan Kepatuhan Internasional

Melalui undang-undang ini, pemerintah Vietnam diberi mandat penuh untuk merancang sistem lisensi bagi pelaku usaha kripto, menerapkan standar keamanan siber, serta menegakkan prinsip anti-pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme. Seluruh kebijakan ini disusun mengacu pada rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga internasional yang memantau kejahatan keuangan lintas negara.

Sebagai informasi, Vietnam masuk dalam daftar abu-abu FATF sejak 2023 karena rendahnya tingkat kepatuhan. Dengan implementasi UU baru ini, Vietnam menargetkan peningkatan skor kepatuhan dan penghapusan dari daftar pengawasan global tersebut.

Regulasi Progresif Pertama di Asia Tenggara

UU ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara yang secara eksplisit mengatur legalitas aset kripto dan virtual. Langkah ini secara drastis mengubah citra Vietnam dari pasar kripto yang tidak teratur menjadi salah satu negara pelopor regulasi digital progresif di kawasan.

Dampak Strategis bagi Ekonomi Digital Vietnam

1. Daya Tarik bagi Investor
   Kepastian hukum yang diberikan oleh UU ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investor institusional, startup blockchain, serta platform perdagangan kripto untuk beroperasi secara legal di Vietnam.
    

2. Dukungan terhadap Inovasi Teknologi
   Regulasi ini juga memberikan insentif fiskal dan dukungan kebijakan terhadap pengembangan Web3, kecerdasan buatan (AI), industri semikonduktor, pelatihan sumber daya manusia digital, dan infrastruktur teknologi.
    

3. Peningkatan Kredibilitas Internasional
   Dengan penerapan kebijakan AML dan compliance terhadap FATF, Vietnam berpeluang besar untuk segera keluar dari daftar pengawasan internasional, memperkuat reputasinya sebagai negara yang ramah inovasi namun taat regulasi.'

Menuju Era Baru Web3 di Asia Tenggara

Dengan disahkannya Undang-Undang Industri Teknologi Digital, Vietnam memastikan bahwa aset digital tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dikelola dalam kerangka regulasi yang jelas dan berstandar global. Implementasi regulasi pada awal 2026 diyakini akan membuka babak baru dalam pertumbuhan Web3 di Asia Tenggara, sekaligus mempertegas posisi Vietnam sebagai pemain utama di industri teknologi masa depan.