Anggaran MBG Bisa Turun di Bawah Rp200 T, Purbaya Ungkap Efisiensi Baru

Pemerintah membuka peluang untuk kembali menekan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai biaya program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut masih dapat dibuat lebih efisien hingga berada di bawah Rp200 triliun.

Purbaya menyampaikan pandangan tersebut dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026.

Menurutnya, sejumlah angka perencanaan anggaran MBG sebelumnya telah mengalami beberapa tahap penyesuaian. Ia menyebut anggaran pada awalnya berada di kisaran Rp330 triliun, kemudian ditekan menjadi Rp260-an triliun dan kembali turun ke kisaran Rp240 triliun.

Kini pemerintah melihat masih ada ruang untuk melakukan efisiensi lebih jauh.

Purbaya Bidik di Bawah Rp200 Triliun

Peluang penghematan tersebut dibahas Purbaya bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono.

Setelah diskusi tersebut, Purbaya menilai pengelolaan MBG masih memungkinkan untuk dilakukan dengan biaya yang lebih rendah.

Targetnya bahkan bisa berada di bawah kisaran Rp200 triliun.

Namun, angka tersebut perlu dipahami sebagai target atau peluang efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan, bukan sebagai pagu baru yang sudah ditetapkan secara final.

Besaran anggaran akhir tetap harus mengikuti proses penganggaran pemerintah serta pembahasan yang berlaku.

Angka Anggaran MBG Memang Beberapa Kali Berubah

Perubahan angka MBG perlu dilihat berdasarkan tahapan penganggarannya.

Purbaya dalam forum 3 September menggambarkan perencanaan program yang semula sekitar Rp330 triliun, kemudian mengalami efisiensi ke kisaran Rp260-an triliun dan Rp240-an triliun.

Sementara itu, data resmi BGN pada Januari 2026 menyebut pagu BGN tahun berjalan sebesar Rp268 triliun, dengan sekitar Rp248 triliun dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah juga menggunakan angka yang lebih rendah untuk outlook atau alokasi berjalan 2026.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa pembahasan anggaran MBG berlangsung dinamis seiring perubahan sasaran program, refocusing, efisiensi serta evaluasi pelaksanaan di lapangan.

Karena itu, angka Rp330 triliun tidak sebaiknya disebut sebagai “anggaran final MBG 2026”, melainkan sebagai angka awal perencanaan yang dirujuk Purbaya.

Tahun 2027 Disiapkan Sekitar Rp240 Triliun

Untuk tahun depan, pemerintah memasukkan sekitar Rp240 triliun bagi MBG dalam Rancangan APBN 2027.

Kementerian Keuangan mencatat program tersebut sebagai salah satu bagian dari anggaran pendidikan 2027 yang secara keseluruhan dirancang sebesar Rp820,9 triliun.

Dalam dokumen dan penjelasan RAPBN, sekitar Rp240 triliun disiapkan untuk menjalankan MBG.

Namun, Purbaya menilai angka itu pun masih berpotensi turun.

Menurutnya, efisiensi proses dan penggunaan teknologi dapat membuat kebutuhan belanja program lebih rendah tanpa harus menghilangkan tujuan utama MBG.

Dengan demikian, Rp240 triliun merupakan angka perencanaan RAPBN 2027 saat ini, sedangkan target di bawah Rp200 triliun merupakan kemungkinan efisiensi yang masih perlu ditindaklanjuti.

Sudaryono Pimpin BGN Sejak Juli 2026

Pembahasan efisiensi dilakukan bersama Sudaryono yang resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026.

Ia menggantikan kepemimpinan sebelumnya dan mendapat mandat untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan program MBG.

BGN sendiri menegaskan MBG tetap menjadi program prioritas pemerintah.

Fokus kepemimpinan baru tidak diarahkan untuk menghentikan program, melainkan meningkatkan tata kelola, ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Dengan kata lain, efisiensi yang sedang dibahas merupakan persoalan bagaimana mencapai tujuan program dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal.

Teknologi Disebut Bisa Tekan Biaya

Purbaya melihat teknologi sebagai salah satu instrumen untuk menurunkan kebutuhan anggaran.

Digitalisasi dapat digunakan pada berbagai tahapan program, mulai dari pencatatan penerima manfaat, pengadaan bahan makanan, pemantauan distribusi hingga laporan keuangan SPPG.

Sistem data yang lebih terintegrasi juga dapat membantu pemerintah mengurangi potensi duplikasi penerima, meningkatkan kontrol belanja dan memperbaiki proses evaluasi.

Namun, besarnya penghematan yang secara spesifik dapat dihasilkan teknologi belum diumumkan.

Karena itu, belum ada dasar untuk menghitung berapa triliun rupiah yang secara pasti bisa dihemat hanya dari digitalisasi.

Target di bawah Rp200 triliun masih memerlukan rincian kebijakan dan model efisiensi yang lebih jelas.

Kemenkeu Ikut Awasi Dapur MBG

Upaya efisiensi tidak hanya dilakukan dari sisi perencanaan anggaran.

Kementerian Keuangan juga akan terlibat lebih langsung dalam pengawasan pelaksanaan MBG di daerah.

Purbaya mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan secara bergilir mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

SPPG merupakan unit operasional yang biasa dikenal sebagai dapur MBG dan menjadi bagian penting dalam proses penyediaan makanan kepada penerima manfaat.

Keterlibatan Kemenkeu dimaksudkan untuk membantu memastikan penggunaan dana berlangsung efisien sekaligus memberikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Pengawasan Jadi Semakin Penting

MBG merupakan program dengan skala belanja sangat besar dan jaringan operasional yang tersebar di berbagai daerah.

Semakin banyak SPPG yang beroperasi, semakin kompleks pula pengawasan terhadap kualitas makanan, biaya bahan baku, distribusi, pencatatan transaksi dan kepatuhan terhadap standar.

BGN dalam beberapa bulan terakhir juga memperketat pengawasan keamanan pangan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan makanan harus dipastikan aman sebelum diberikan kepada peserta didik.

BGN juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program.

Efisiensi anggaran karena itu tidak dapat hanya berarti mengurangi pengeluaran.

Pemerintah tetap perlu memastikan penghematan tidak menurunkan keamanan pangan, kandungan gizi maupun kualitas pelayanan.

Efisiensi Tidak Sama dengan Mengurangi Penerima Secara Otomatis

Wacana memangkas kebutuhan anggaran ke bawah Rp200 triliun juga tidak otomatis berarti jumlah penerima manfaat akan dipotong dengan persentase yang sama.

Ada beberapa cara suatu program dapat dibuat lebih hemat.

Pemerintah dapat memperbaiki sistem pengadaan, menekan biaya administrasi, menghilangkan pemborosan, memperbaiki data penerima, menggunakan teknologi atau menyesuaikan model operasional dapur.

Sebaliknya, perubahan jumlah penerima atau besaran manfaat merupakan kebijakan berbeda yang membutuhkan penjelasan tersendiri.

Sejauh pernyataan Purbaya pada 3 September, fokus yang disampaikan adalah efisiensi dan pemanfaatan teknologi.

RAPBN 2027 Masih Melalui Proses

Anggaran sekitar Rp240 triliun untuk MBG tahun depan berada dalam kerangka RAPBN 2027.

RAPBN bukan tahap akhir dari keseluruhan proses APBN.

Pemerintah dan DPR masih menjalani pembahasan sebelum anggaran tahun berikutnya ditetapkan menjadi undang-undang.

Selain itu, pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan juga dapat mengalami penajaman atau refocusing sesuai kebutuhan dan ketentuan.

Artinya, angka yang digunakan untuk MBG 2027 masih dapat mengalami perubahan sebelum maupun selama implementasinya.

Pernyataan Purbaya mengenai peluang turun di bawah Rp200 triliun menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencari ruang efisiensi lebih lanjut sebelum pola pengeluaran program menjadi permanen.

Apa Dampaknya bagi APBN?

Perbedaan antara Rp240 triliun dan Rp200 triliun mencapai Rp40 triliun.

Jika pemerintah benar-benar mampu menurunkan kebutuhan anggaran dari sekitar Rp240 triliun menjadi Rp200 triliun tanpa mengurangi target program, secara aritmetika terdapat potensi ruang fiskal sekitar Rp40 triliun.

Jika kebutuhan dapat ditekan lebih rendah lagi, ruang fiskalnya tentu lebih besar.

Namun, hitungan tersebut hanya ilustrasi matematis.

Belum ada keputusan resmi bahwa Rp40 triliun akan dihemat ataupun dialihkan ke program tertentu.

Besaran penghematan yang nyata baru dapat dinilai setelah pemerintah menetapkan mekanisme efisiensi dan anggaran final.

Tantangannya: Hemat Tanpa Turunkan Kualitas

Bagi pemerintah, tantangan utama bukan sekadar membuat angka MBG lebih kecil.

Program harus tetap memenuhi tujuan dasarnya: menyediakan makanan bergizi dan aman kepada kelompok penerima yang ditetapkan.

Penghematan yang berasal dari pengadaan yang lebih efisien, data lebih akurat, pengawasan lebih baik atau teknologi dapat meningkatkan efektivitas program.

Namun, pemangkasan biaya yang sampai menurunkan kualitas bahan makanan, keamanan pangan atau kecukupan gizi justru dapat bertentangan dengan tujuan MBG.

Karena itu, keberhasilan efisiensi tidak cukup diukur berdasarkan berapa triliun rupiah yang berhasil dipangkas.

Indikator yang sama pentingnya adalah biaya per penerima, kualitas makanan, keamanan pangan, cakupan penerima, tingkat pemborosan serta hasil program terhadap kondisi gizi masyarakat.

Kesimpulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kebutuhan anggaran MBG dapat dibuat lebih efisien hingga berada di bawah Rp200 triliun.

Pernyataan itu muncul setelah pemerintah melalui beberapa tahap penyesuaian angka program dan setelah Purbaya berdiskusi dengan Kepala BGN Sudaryono.

Untuk RAPBN 2027, pemerintah saat ini menyiapkan sekitar Rp240 triliun bagi MBG.

Purbaya menilai angka tersebut masih mungkin ditekan melalui efisiensi dan penggunaan teknologi.

Kementerian Keuangan juga akan memperkuat pengawasan di tingkat SPPG dengan melibatkan pegawainya di berbagai daerah.

Namun, angka di bawah Rp200 triliun belum menjadi pagu final.

Tahap berikutnya adalah melihat bagaimana pemerintah merinci bentuk efisiensi tersebut dan memastikan penghematan tidak mengurangi kualitas, keamanan maupun efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.

Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi kebijakan fiskal dan tidak dimaksudkan sebagai dukungan atau penolakan terhadap program pemerintah tertentu.