Pemerintah tengah merencanakan langkah untuk menata kembali utang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah agar penyelesaian utang tersebut diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa Danantara memang pihak yang paling tepat untuk menangani penyelesaian utang KCJB.

Alasannya, holding BUMN tersebut telah menerima sebagian besar dividen dari berbagai perusahaan pelat merah ke dalam kasnya.

“Whoosh kan sekarang dikelola oleh Danantara. Mereka sudah menerima lebih dari 80 persen dividen dari BUMN, jadi seharusnya pembayaran utang bisa diambil dari dana itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (13 Oktober 2025).

Menurut Purbaya, akan jauh lebih baik jika pengelolaan utang KCJB sepenuhnya berada di bawah Danantara.
Ia menilai bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Whoosh bukanlah langkah yang tepat.

“Harusnya pembayaran diambil dari dividen yang mereka terima. Justru akan lebih baik kalau bisa langsung ditarik dari sana,” ucapnya.

Ia juga menilai bahwa agak tidak wajar apabila utang proyek kereta cepat tetap dibebankan kepada Kementerian Keuangan dan dibayar melalui APBN, padahal keuntungan dari proyek tersebut akan dinikmati oleh Danantara.

“Kalau menggunakan APBN itu agak lucu, karena keuntungannya diterima oleh mereka (Danantara), tapi bebannya justru ditanggung oleh kita. Harusnya kalau sudah diambil, ya diambil semua,” tegas Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga pernah menegaskan bahwa ia tidak ingin APBN ikut menanggung beban utang proyek Whoosh.
Alasan utamanya tetap sama, yakni karena Danantara sebagai holding BUMN sudah mendapatkan dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah.

Adapun dividen BUMN sebelumnya masuk ke Kementerian Keuangan melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

“KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) itu berada di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri, punya sumber dividen sendiri yang rata-rata mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun atau bahkan lebih. Jadi seharusnya mereka bisa mengelola dari situ, tidak perlu membebani APBN lagi. Kalau tidak, semua hasil akhirnya akan kembali ke kami, termasuk dividennya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering secara daring di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10 Oktober 2025).

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk menyelesaikan masalah utang proyek Whoosh.

Salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

Langkah tersebut berarti bahwa KCIC akan bertransformasi menjadi perusahaan operator tanpa kepemilikan infrastruktur (model asset-light).
Dengan demikian, utang infrastruktur akan berpindah ke tangan pemerintah dan menjadi bagian dari beban APBN.

Opsi pertama yang juga sedang dipertimbangkan adalah penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Tujuannya agar KAI memiliki ketahanan keuangan yang lebih baik, sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang dapat dikelola secara lebih proporsional.

“Apakah nantinya kita akan menambah modal terlebih dahulu, atau justru menyerahkan kepemilikan infrastrukturnya kepada pemerintah, seperti halnya praktik di industri perkeretaapian lain, di mana infrastrukturnya dimiliki negara,” kata Dony kepada wartawan di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Kamis (9 Oktober 2025).