Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman dengan mempertimbangkan penerapan tarif terhadap negara-negara yang menolak ambisinya untuk menguasai Greenland. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik, bertepatan dengan kunjungan delegasi anggota parlemen Amerika Serikat ke Denmark setelah serangkaian pertemuan di Washington.

Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Jumat (16/1), Trump menyatakan bahwa tarif dapat dikenakan terhadap negara-negara yang tidak menyetujui rencananya, dengan alasan Greenland dianggap penting bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, meski ia tidak menyebutkan negara mana yang menjadi sasaran.

Trump memanfaatkan kebijakan tarif sebagai alat tekanan untuk memaksa negara lain memberikan konsesi ekonomi sekaligus menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka dengan kepentingan AS. Isu Greenland kini tampak masuk dalam strategi tersebut, setelah sebelumnya Trump juga mengancam tarif tinggi terhadap negara yang menjalin perdagangan dengan Iran.

Pada hari yang sama, sejumlah senator dan anggota DPR AS mengadakan pertemuan dengan parlemen Denmark. Salah satu penentang paling keras terhadap gagasan Trump adalah Senator Lisa Murkowski dari Alaska, yang menegaskan bahwa sebagian besar warga Amerika tidak mendukung pengambilalihan Greenland dan memandang wilayah tersebut sebagai mitra, bukan properti.

Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan diplomatik di Washington antara pejabat Denmark dan Greenland dengan anggota Kongres AS, termasuk pertemuan dengan Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri AS. Denmark dan Greenland kini berupaya mencari dukungan dari Kongres guna membatasi kemungkinan langkah sepihak Gedung Putih, mengingat Kongres memiliki kewenangan anggaran.

Meski hubungan antara AS, Denmark, dan Greenland masih berada dalam kebuntuan terkait masa depan pulau tersebut, para pejabat sepakat membentuk kelompok kerja untuk mengelola perselisihan diplomatik. Trump tetap bersikeras bahwa penguasaan Greenland diperlukan demi keamanan nasional AS, klaim yang terus ditolak oleh Denmark dan Greenland.

Sementara itu, Denmark mengundang negara-negara sekutu NATO untuk mengikuti latihan militer di Greenland, dengan sejumlah negara Eropa telah mengirimkan personel. Langkah ini bertujuan merespons kekhawatiran keamanan kawasan, bukan untuk menghadapi ancaman dari Amerika Serikat.

Ribuan demonstran diperkirakan turun ke jalan di Kopenhagen dan sejumlah kota lain, termasuk Nuuk, sebagai bentuk penolakan terhadap ambisi Trump. Di sisi legislatif AS, sejumlah senator mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang penggunaan dana federal dalam pendudukan atau aneksasi wilayah negara anggota NATO tanpa persetujuan negara terkait.

Walaupun presiden memiliki hak veto atas rancangan tersebut, Kongres tetap dapat membatasi penggunaan anggaran pemerintah. Para pendukung undang-undang ini menekankan pentingnya menunjukkan solidaritas bipartisan terhadap NATO serta penghormatan terhadap kedaulatan Greenland.

Negara-negara Eropa juga meningkatkan kehadiran militernya di Greenland, menegaskan keseriusan mereka dalam menanggapi pernyataan AS. Greenland, sebagai wilayah semi-otonom di bawah Kerajaan Denmark, berada dalam perlindungan NATO dan juga tercakup dalam mekanisme solidaritas Uni Eropa.

Di dalam Partai Republik sendiri, dukungan terhadap aliansi transatlantik masih kuat, meski hanya sedikit legislator yang secara terbuka menentang Trump. Sejumlah tokoh senior memperingatkan bahwa upaya merebut Greenland dapat merusak kepercayaan sekutu dan berpotensi melemahkan posisi strategis Amerika Serikat di panggung global.