JAKARTA — Bank Indonesia memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah ketika dolar Amerika Serikat kembali bergerak di atas Rp18.000.

Berdasarkan snapshot pasar Bloomberg, rupiah diperdagangkan di sekitar Rp18.083 per dolar AS, melemah 74 poin atau 0,41% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp18.009. Mata uang Indonesia bergerak pada rentang Rp18.063–Rp18.118 dalam sesi tersebut.

Direktur Eksekutif Senior sekaligus Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea menegaskan bahwa bank sentral tidak hanya menggunakan suku bunga acuan untuk menghadapi tekanan tersebut.

BI akan mengoptimalkan bauran kebijakan yang mencakup intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan instrumen moneter, pemberian insentif lindung nilai, serta pemeliharaan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Pendekatan ini memperlihatkan upaya BI menjalankan dua tujuan secara bersamaan: meredam volatilitas rupiah dan menjaga agar kebijakan moneter tidak terlalu menekan pembiayaan serta pertumbuhan ekonomi.

Suku Bunga Dipertahankan, Instrumen Lain Dipertajam

Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21–22 Juli 2026, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%. Suku bunga Deposit Facility tetap 4,75%, sedangkan Lending Facility dipertahankan pada 6,50%.

Keputusan tersebut diambil setelah BI menaikkan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 basis poin sejak Mei. Alih-alih kembali menaikkan bunga pada Juli, bank sentral memilih memperluas insentif dan instrumen untuk menarik aliran modal asing serta memperkuat rupiah.

Pilihan itu penting karena kenaikan suku bunga memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik. Bunga yang lebih tinggi dapat menambah daya tarik aset rupiah, tetapi pada saat yang sama berpotensi meningkatkan biaya kredit bagi rumah tangga dan perusahaan.

Dengan mengoptimalkan instrumen selain BI-Rate, bank sentral berusaha meningkatkan efektivitas stabilisasi tanpa sepenuhnya membebankan penyesuaian kepada debitur domestik.

Tiga Kanal Intervensi Valuta Asing

Pertahanan pertama BI dilakukan secara langsung di pasar valuta asing.

Bank sentral menggunakan transaksi spot di pasar domestik untuk merespons kebutuhan dolar yang berlangsung saat ini. BI juga beroperasi melalui Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF, instrumen derivatif dalam negeri yang penyelesaiannya dilakukan dalam rupiah.

Di pasar luar negeri, BI menjalankan intervensi melalui Non-Deliverable Forward atau NDF. Instrumen ini penting karena pembentukan ekspektasi terhadap rupiah tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di pasar offshore.

Dalam kebijakan resminya, BI menegaskan akan terus mengoptimalkan intervensi NDF di luar negeri serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik. Tujuannya bukan mempertahankan satu angka kurs secara kaku, melainkan mengurangi pergerakan yang berlebihan dan menjaga rupiah tetap sejalan dengan kondisi fundamental.

Intervensi melalui beberapa kanal juga memberi BI fleksibilitas. Tekanan yang berasal dari kebutuhan dolar fisik dapat ditangani melalui spot, sedangkan tekanan ekspektasi jangka pendek dapat diredam menggunakan pasar forward.

SRBI Digunakan untuk Menarik Dana Asing

Lapisan pertahanan berikutnya berasal dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Instrumen tersebut diterbitkan dalam mata uang rupiah dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan menawarkan imbal hasil yang kompetitif, SRBI diharapkan menarik investor asing untuk menempatkan dananya di Indonesia.

Ketika investor luar negeri membeli SRBI, mereka pada umumnya perlu mengonversi valuta asing menjadi rupiah. Permintaan tersebut dapat memberikan dukungan terhadap nilai tukar.

Data BI menunjukkan kepemilikan nonresiden pada SRBI meningkat dari Rp238,09 triliun pada 15 Juni menjadi Rp288,65 triliun pada 20 Juli 2026. Jumlah tersebut mewakili sekitar 27,11% dari total SRBI yang beredar.

Namun, penerbitan SRBI juga perlu dikelola dengan hati-hati. Jumlah yang terlalu besar dapat menyerap likuiditas rupiah dari sistem perbankan dan meningkatkan biaya operasi moneter.

Karena itu, BI menyatakan penerbitannya akan diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan likuiditas dan kondisi aliran modal. Strateginya bukan sekadar menerbitkan instrumen sebanyak mungkin, melainkan memperoleh keseimbangan antara stabilitas kurs, ketersediaan dana perbankan, dan biaya kebijakan.

Biaya Lindung Nilai Dibuat Lebih Menarik

Investor asing tidak hanya memperhitungkan imbal hasil ketika membeli aset Indonesia. Mereka juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian apabila rupiah melemah.

Untuk mengurangi risiko tersebut, BI menyediakan fasilitas swap dan DNDF sebagai instrumen lindung nilai. Bank sentral juga memberikan insentif pada transaksi hedging agar biaya perlindungan kurs menjadi lebih rendah.

Kombinasi imbal hasil SRBI dan biaya hedging yang lebih kompetitif bertujuan meningkatkan keuntungan bersih yang diperoleh investor setelah memperhitungkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Juli memperluas akses fasilitas transaksi swap dan DNDF bagi perbankan dengan underlying investasi portofolio. BI juga terus mengembangkan pasar valuta asing agar investor memiliki pilihan pengelolaan risiko yang lebih lengkap.

Strategi ini dapat menjadi lebih efektif daripada hanya meningkatkan suku bunga. Investor tidak semata-mata mencari tingkat imbal hasil tertinggi, tetapi juga pasar yang menyediakan likuiditas, kemudahan keluar-masuk, dan perlindungan risiko yang memadai.

Likuiditas Perbankan Tetap Dijaga

Intervensi pasar dan penerbitan SRBI berpotensi menyerap rupiah dari sistem keuangan. Karena itu, BI juga memastikan likuiditas pasar uang dan perbankan tetap mencukupi.

Bank sentral dapat menggunakan transaksi repo dan instrumen operasi moneter lain untuk menyalurkan kembali likuiditas ketika terjadi kekurangan pada bank atau segmen pasar tertentu.

Pengelolaan tersebut diperlukan agar stabilisasi rupiah tidak menyebabkan pasar uang menjadi terlalu ketat. Apabila likuiditas berkurang secara berlebihan, suku bunga antarbank dapat naik dan transmisi kredit kepada dunia usaha menjadi terganggu.

BI menyatakan kebijakan moneternya tetap bersifat pro-stability, sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan. Kerangka tersebut memungkinkan bank sentral mengetatkan bagian yang berhubungan dengan kurs tanpa menutup seluruh saluran pembiayaan ekonomi.

KLM Menjadi Jalur Pendorong Kredit

Untuk menjaga dukungan terhadap perekonomian, BI memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau KLM.

Melalui kebijakan tersebut, bank memperoleh insentif likuiditas apabila menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan lebih responsif dalam menurunkan bunga kredit baru.

KLM diarahkan antara lain kepada sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, UMKM, koperasi, inklusi, serta sektor berkelanjutan.

Pada minggu pertama Juli 2026, insentif KLM yang diterima perbankan mencapai Rp431,9 triliun. Sebanyak Rp369 triliun dialokasikan melalui jalur penyaluran kredit, sedangkan Rp62,9 triliun melalui jalur penurunan suku bunga.

Kebijakan ini berfungsi sebagai penyeimbang. Saat operasi moneter difokuskan untuk menstabilkan rupiah, KLM memberi ruang likuiditas kepada bank yang mendukung sektor produktif.

Dengan demikian, penguatan mata uang tidak harus diikuti kontraksi kredit secara menyeluruh.

Digitalisasi Pembayaran Tetap Menjadi Agenda Pertumbuhan

Selain kebijakan moneter dan makroprudensial, BI terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran.

Transaksi melalui aplikasi internet dan mobile masing-masing tumbuh 16,88% dan 31,39% secara tahunan pada kuartal II-2026. Transaksi QRIS meningkat lebih dari 100% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan, dan mendukung kegiatan usaha.

Namun, digitalisasi bukan instrumen yang secara langsung memperkuat rupiah dalam jangka pendek. Perannya lebih besar dalam memperbaiki efisiensi ekonomi dan memperluas basis pertumbuhan dalam jangka menengah.

Kredibilitas Kebijakan Menjadi Ujian Utama

Pernyataan BI disampaikan di tengah transisi kepemimpinan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai gubernur. Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menjalankan tugas gubernur sementara dan telah menegaskan kesinambungan kebijakan stabilisasi rupiah.

Dalam kondisi tersebut, efektivitas intervensi bukan hanya bergantung pada besarnya transaksi yang dilakukan BI. Pasar juga akan menilai konsistensi komunikasi, independensi keputusan moneter, koordinasi dengan pemerintah, serta kemampuan bank sentral menjaga cadangan devisa dan likuiditas.

S&P Global Ratings menilai pergantian kepemimpinan tidak langsung mengubah peringkat utang Indonesia, tetapi dapat meningkatkan ketidakpastian mengenai respons kebijakan apabila arah moneter menjadi kurang jelas.

Indikator Keberhasilan Strategi BI

Keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari penguatan rupiah dalam satu sesi.

Pasar perlu melihat apakah volatilitas kurs menurun, aliran modal asing kembali masuk, kepemilikan investor pada SRBI dan SBN meningkat, serta cadangan devisa tetap memadai.

Di dalam negeri, BI juga perlu memastikan suku bunga pasar uang tidak melonjak, pertumbuhan kredit tetap berjalan, dan inflasi bertahan dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5% plus-minus 1%.

Pendekatan BI saat ini memperlihatkan strategi yang lebih luas daripada sekadar menaikkan suku bunga. Intervensi valas digunakan untuk mengelola tekanan pasar, SRBI dan fasilitas hedging diarahkan untuk menarik modal asing, sementara KLM serta digitalisasi pembayaran tetap menjaga dukungan terhadap kegiatan ekonomi.

Rupiah belum terbebas dari tekanan. Namun, pilihan menggunakan beberapa instrumen sekaligus memberi BI ruang untuk mempertahankan stabilitas tanpa mengorbankan pertumbuhan secara berlebihan.

Disclaimer: Artikel ini bertujuan memberikan informasi dan edukasi. Pembahasan nilai tukar, suku bunga, dan instrumen moneter bukan rekomendasi untuk melakukan transaksi valuta asing maupun investasi tertentu.