DIGIVESTASI - Percepatan pengoperasian Bahan Bakar Minyak (BBM)  Harga Tunggal hingga tahun 2024 segera dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hilir Minyak  Bumi (BPH Migas). Hal ini dilakukan sebagai ukuran keberadaan lingkungan yang wajar untuk mencapai tujuan energi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan paling terpencil (3T). 

 Basuki Trikora Putra, Anggota Panitia BPH Migas, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28 Januari), mengatakan, dalam rangka mendorong kegiatan di tahun 2024 secara praktis, BPH Migas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Bahan Bakar Minyak dengan Harga Umum untuk Wilayah Sumatera yang dihadiri oleh Cabang pemerintah daerah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara melalui Direktorat Jenderal Perminyakan Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga. 

“Program BBM satu harga ini merupakan implementasi dari kegiatan preferensi Presiden Joko Widodo yang belum dilaksanakan sejak tahun 2017,” ujarnya. Ia menambahkan, pertemuan klaster akan dilaksanakan di empat klaster yakni Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara termasuk Maluku dan Papua. Tahap pertama dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, mewakili klaster Sumatera. “Respon dunia sangat apresiatif,” lanjutnya. Bersama-sama, kami mencari jalan positif ke depan sehingga rencana pertumbuhan BBM Satu Harga pada tahun 2024 dapat membuahkan hasil.” 

Program BBM Satu Harga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dengan tujuan mengembangkan 612 calon pemasok BBM periode 2017-2024 di samping target awal sebanyak 583  BBM Satu Harga. pemasok bahan bakar sesuai Keputusan Pemerintah Direktur Jenderal Perminyakan SK No. 143.K/HK. 02/DJM/2021. 

Sepanjang perjalanannya, Basuki mengatakan, pertumbuhan BBM Satu Harga terkadang menemui kendala, seperti sulitnya mencari pemasok lalu lintas dan kendala ruang. Namun, melalui pengelompokan yang ketat dengan menggunakan berbagai perspektif yang relevan, kami berharap dapat mengatasi keberatan-keberatan tersebut. 

Dijelaskan,  dialog ini juga mencakup prioritas bagaimana mengatasi keberatan terkait pengembangan BBM Satu Harga, seperti dengan memindahkan lahan pemasok ke kawasan yang layak dan lebih kompetitif. “Kami akan berhenti memberikan insentif untuk mencapai target 2024 dengan menyediakan kendaraan hemat bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di dunia 3T untuk disubsidi,” kata Tiko, sapaan akrabnya.  

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan semua pihak harus menyikapi keberatan yang ada dalam proses pengembangan BBM Satu Harga agar sejalan dengan tujuan Presiden Joko Widodo. Kalau soal ruang, lanjutnya, sering kali diambil arahan untuk bisa membangun penyedia BBM Satu Harga. Sementara itu, diusulkan agar penempatan bidang bergaris milik vendor dipindahkan  ke mandala yang lebih layak. “Jika ada pemilik keuangan yang menolak penerapan BBM satu harga di lahan yang tidak diatur dalam Perintah Eksekutif Dirjen Perminyakan, cerita kami akan berubah. 

Kami akan meminta tumenggung untuk digeser lokasinya baik di dalam maupun di luar kecamatan dan mengundang gubernur untuk melakukan relokasi antar kabupaten. “Yang lebih penting adalah tujuan dari sebagian besar SPBU terpenuhi, sehingga sebagian besar bisa lebih nyaman dan kita dapat mencapai tujuan Presiden tentang bahan bakar harga tunggal dengan cara yang paling nyaman, maksimal, dan sebaik mungkin,” ujarnya. 

Saleh juga mendorong BUMD untuk ikut serta dalam pengembangan fasilitas tersebut. “Misalnya, jika tidak ada silver holder di dunia yang berminat, tujuan kami adalah BUMD melakukan staking atau bermain serupa dengan menggunakan aset lain untuk mendukung BBM Satu Harga,” jelas Saleh. ”.

Dalam keleluasaan yang sama, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP memajukan modernisasi kurik pemasok BBM Satu Harga juga memikirkan hukuman berusul kuasa negara. Dia bilang, pemasok tidak semata-mata akan dibangun di negara 3T, tetapi juga di lingkungan yang belum tegak pasarnya.

Artinya negara-negara yang terdaftar belum menemukan distributor, namun masyarakat bersedia terdaftar sebagai pemasok BBM harga tunggal, jelas Sentot. Sementara itu, Freddy Anwar, RUPSLB Pertamina wilayah Patra Niaga  Sumbagut, menyoroti kesepakatan Pertamina untuk mendukung layanan BBM Satu Harga. 

Bahkan, bagi masyarakat umum yang memang ingin menerima santunan BBM, penyedia BBM upas Satu Harga  hadir, sehingga kekuatan keadilan tidak hanya dirasakan di kota, tapi juga di lingkungan 3T, ”dia dikatakan.