Indonesia Kejar PLTS 100 GWp, Peluang Investasi Tembus US$73 Miliar

Ambisi Indonesia memperbesar kapasitas tenaga surya mulai bergerak dari target nasional menuju pertanyaan yang lebih konkret: dari mana modalnya datang dan apakah daerah siap menerima investasinya?

Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas total 100 gigawatt peak (GWp). Untuk merealisasikan skala tersebut, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai sekitar US$73 miliar.

Angka itu menjadikan program PLTS 100 GWp sebagai salah satu agenda infrastruktur energi terbesar yang tengah disiapkan Indonesia.

Namun, besarnya potensi investasi belum otomatis berarti puluhan miliar dolar akan langsung masuk.

Tantangan berikutnya justru berada pada kemampuan mengubah potensi energi di setiap provinsi menjadi proyek yang layak secara teknis, komersial, dan pembiayaan.

Program PLTS 100 GWp Sudah Diluncurkan

Pemerintah resmi memulai Program PLTS 100 GWp pada 25 Agustus 2026 melalui peluncuran dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali.

Tahap awal mencakup sejumlah proyek PLTS di berbagai daerah, termasuk proyek darat, terapung, dan sistem yang diarahkan untuk memperkuat pasokan energi di pulau serta wilayah yang masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar diesel.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan kapasitas 100 GWp tersebut dapat diwujudkan dalam kurun sekitar tiga tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut keseluruhan program membutuhkan investasi sekitar US$73 miliar.

Dalam perhitungan pemerintah saat peluncuran, angka tersebut setara lebih dari Rp1.140 triliun.

Program itu juga diproyeksikan dapat menghemat subsidi energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun serta menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Angka tersebut masih merupakan proyeksi pemerintah dan hasil akhirnya akan bergantung pada skala proyek yang benar-benar terealisasi.

Kenapa US$73 Miliar Disebut Peluang Investasi?

Country Representative Global Green Growth Institute (GGGI) untuk Indonesia Rowan Fraser melihat skala kebutuhan modal tersebut sebagai peluang besar bagi pengembangan energi hijau.

Konteksnya bukan hanya pembangunan panel surya di satu atau dua lokasi.

Program 100 GWp membutuhkan ekosistem yang jauh lebih luas: pembangkit, jaringan listrik, penyimpanan energi, lahan, sistem kelistrikan daerah, pembiayaan, hingga rantai pasok peralatan.

Karena itu, peluang investasinya dapat tersebar ke banyak wilayah dan jenis proyek.

Namun, istilah “peluang investasi US$73 miliar” perlu dibedakan dari investasi yang sudah memiliki financial close.

US$73 miliar merupakan estimasi kebutuhan investasi untuk keseluruhan program, bukan dana investor yang seluruhnya telah dijamin masuk.

Potensi EBT Indonesia Capai 3.687 GW

Skala 100 GWp juga perlu dilihat dibandingkan potensi energi terbarukan nasional.

Kementerian ESDM mencatat Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 3.687 GW.

Dari jumlah tersebut, energi surya memiliki potensi paling besar, sekitar 3.294 GW.

Potensi lainnya berasal dari tenaga angin sekitar 155 GW, hidro 95 GW, energi laut 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi sekitar 24 GW.

Namun, pemanfaatan total potensi EBT masih sangat kecil.

Kementerian ESDM mencatat kapasitas yang telah dimanfaatkan baru sekitar 16,3 GW atau kurang dari 0,5% dibandingkan keseluruhan potensi.

Gap inilah yang sekaligus menunjukkan peluang dan tantangannya.

Indonesia mempunyai sumber daya, tetapi masih membutuhkan modal, jaringan, proyek siap bangun, regulasi, dan kepastian pembeli listrik untuk mengubah sumber daya menjadi aset produktif.

Tantangannya Ada di Daerah

Potensi energi terbarukan pada dasarnya tersebar secara geografis.

Karakteristik proyek di Papua Selatan tidak sama dengan proyek di Nusa Tenggara Barat, Jawa, Sumatra, atau pulau-pulau kecil.

Kebutuhan listrik, kualitas jaringan, akses jalan, struktur ekonomi, lokasi sumber daya dan kemampuan fiskal pemerintah daerah berbeda-beda.

Karena itu, Kementerian ESDM dan GGGI mendorong agar target nasional diterjemahkan menjadi proyek konkret di tingkat provinsi.

Daerah membutuhkan perencanaan energi yang jelas, data yang cukup, lokasi proyek, studi awal, model bisnis dan mekanisme pendanaan.

Investor tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sebuah provinsi mempunyai sinar matahari melimpah.

Mereka membutuhkan proyek yang dapat dihitung.

Dari Potensi Menjadi Proyek Bankable

Istilah yang penting dalam pengembangan energi adalah bankable.

Sebuah proyek dapat mempunyai manfaat lingkungan yang besar tetapi tetap kesulitan memperoleh pembiayaan jika pendapatannya tidak jelas, kontraknya lemah atau risikonya terlalu tinggi.

Investor dan lembaga keuangan biasanya akan melihat sejumlah faktor.

Siapa pembeli listriknya?

Berapa tarif yang diterima proyek?

Bagaimana risiko lahannya?

Bagaimana koneksi ke jaringan PLN?

Berapa kebutuhan modal?

Siapa yang menanggung risiko konstruksi dan operasional?

Bagaimana aturan perizinannya?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan apakah proyek mampu bergerak dari proposal menuju konstruksi.

Karena itu, pekerjaan terbesar daerah bukan hanya memetakan potensi energi, tetapi membentuk pipeline proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

RE-ACT Coba Menutup Kesenjangan Itu

Kementerian ESDM dan GGGI telah bekerja sama melalui proyek Renewable Energy–Accelerated Transition in Indonesia atau RE-ACT.

Program tersebut mendapat dukungan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru dan berjalan sejak 2021.

Menurut Kementerian ESDM, kerja sama RE-ACT memiliki nilai hibah US$3,6 juta dan diarahkan untuk membantu Indonesia mengatasi hambatan kebijakan serta kesenjangan investasi energi terbarukan.

Pendekatannya tidak berhenti pada penyusunan kebijakan nasional.

Program juga membantu menghubungkan perencanaan daerah, pengembangan proyek, implementasi dan akses menuju pembiayaan.

Dalam konteks PLTS 100 GWp, pekerjaan seperti inilah yang semakin penting.

Target nasional memerlukan proyek-proyek lokal yang cukup matang untuk dibiayai.

Papua Selatan Jadi Salah Satu Contoh

Salah satu implementasi RE-ACT dapat dilihat di Papua Selatan.

Program tersebut mendukung penyusunan Rencana Umum Energi Daerah atau RUED Papua Selatan 2023–2050 serta pembentukan Forum Energi Daerah.

Pemerintah Papua Selatan kemudian mulai memasukkan agenda energi berkelanjutan ke perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Forum energi daerah juga dibentuk untuk mempertemukan pemerintah dan pemangku kepentingan lain.

Bagi daerah baru seperti Papua Selatan, perencanaan tersebut penting karena kebutuhan elektrifikasi dan infrastruktur masih menjadi tantangan.

Pada saat yang sama, kebutuhan pembangunan membuka peluang bagi solusi energi terbarukan yang dirancang sesuai kondisi lokal.

NTB Mulai Hubungkan Energi dengan Pembiayaan

Nusa Tenggara Barat memberikan contoh dari sisi yang berbeda.

Pemerintah daerah telah berupaya menghubungkan perencanaan energi dengan skema pembiayaan dan investasi.

Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati menekankan bahwa perencanaan energi dapat membantu daerah memahami kebutuhan sekaligus melihat peluang pembangunan secara lebih terarah.

NTB juga telah bekerja bersama GGGI untuk memperkuat inventarisasi emisi dan perencanaan energi berbasis data.

Hal ini penting karena investor membutuhkan baseline dan data yang dapat diverifikasi sebelum menilai suatu proyek.

Langkah berikutnya adalah menghubungkan data dan perencanaan tersebut dengan instrumen pendanaan yang benar-benar tersedia.

Investasi Tidak Hanya untuk Panel Surya

Peluang ekonomi PLTS 100 GWp juga lebih luas daripada membeli modul fotovoltaik.

Ekspansi tenaga surya membutuhkan inverter, baterai, sistem penyimpanan energi, kabel, transformator, perangkat kontrol, konstruksi, sistem digital, jasa operasi dan pemeliharaan hingga penguatan jaringan.

Jika pengadaan dapat melibatkan kapasitas industri domestik secara kompetitif, sebagian besar nilai proyek dapat menciptakan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Sebaliknya, jika hampir seluruh peralatan utama harus diimpor, sebagian nilai investasinya akan keluar melalui pembelian barang dari luar negeri.

Karena itu, efek ekonomi PLTS tidak hanya ditentukan oleh jumlah GW yang terpasang.

Komposisi rantai pasok dan kemampuan industri lokal juga penting.

Penyimpanan dan Jaringan Jadi Kunci

Energi surya memiliki karakter intermiten.

Produksi listrik tinggi saat matahari tersedia dan turun ketika kondisi cuaca berubah atau malam tiba.

Semakin besar porsi surya dalam sistem kelistrikan, semakin penting fleksibilitas jaringan.

Baterai, pembangkit fleksibel, interkoneksi antardaerah dan sistem manajemen beban dapat menjadi bagian dari solusi.

Artinya, kebutuhan investasi untuk mewujudkan 100 GWp tidak dapat dipisahkan dari kesiapan infrastruktur kelistrikan.

Membangun pembangkit tanpa kemampuan jaringan untuk menerima listriknya dapat menghasilkan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Target Besar, Eksekusinya Lebih Sulit

100 GWp dalam tiga tahun merupakan target yang sangat agresif.

Keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan memasang panel.

Pemerintah perlu memastikan lahan dan perizinan tersedia, pembiayaan dapat mencapai financial close, jaringan mampu menerima pasokan, kontrak listrik menarik secara komersial, dan rantai pasok dapat memenuhi kebutuhan dalam skala besar.

Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, PLN, investor, lembaga pembiayaan dan pemasok teknologi menjadi krusial.

Karena itu, angka US$73 miliar sebaiknya dilihat sebagai ukuran skala kesempatan sekaligus skala pekerjaan yang harus dilakukan.

Peluang Green Jobs untuk Daerah

Pemerintah memproyeksikan Program PLTS 100 GWp dapat menciptakan hingga sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Potensi pekerjaan dapat muncul pada tahap manufaktur, konstruksi, instalasi, operasi, pemeliharaan hingga layanan pendukung.

Namun, angka lapangan kerja tersebut merupakan estimasi pemerintah berdasarkan skenario program.

Penciptaan pekerjaan aktual akan ditentukan oleh tingkat realisasi proyek, struktur rantai pasok, penggunaan produk lokal, produktivitas dan model pembangunan yang digunakan.

Bagi pemerintah daerah, hal ini berarti investasi energi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tambahan kapasitas listrik.

Proyek juga dapat dikaitkan dengan pendidikan vokasi, keterampilan teknisi, industri lokal dan pengembangan ekonomi wilayah.

US$73 Miliar Belum Berarti Dananya Sudah Masuk

Ini menjadi konteks paling penting bagi investor dan pembaca.

Pemerintah telah memperkirakan skala kebutuhan investasi.

Program sudah diluncurkan.

Sejumlah proyek awal sudah mulai bergerak.

Tetapi perjalanan dari target 100 GWp menuju realisasi US$73 miliar tetap membutuhkan proses panjang.

Proyek harus disiapkan, pembiayaan harus disepakati, kontrak harus ditandatangani dan konstruksi harus benar-benar berjalan.

Karena itu, keberhasilan Program PLTS 100 GWp nantinya tidak cukup diukur dari besarnya angka investasi yang diumumkan.

Ukuran yang lebih relevan adalah berapa GW yang mencapai financial close, berapa GW yang benar-benar beroperasi, berapa modal swasta yang berhasil dimobilisasi, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang tinggal di daerah.

Indonesia memiliki potensi energi surya yang luar biasa besar.

Sekarang tantangannya adalah membuat potensi tersebut cukup bankable agar modal benar-benar datang.

Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi mengenai kebijakan dan peluang investasi energi, bukan rekomendasi untuk menanamkan modal pada proyek atau perusahaan tertentu.