Kesepakatan Dagang AS–Indonesia: Produk Ekspor Amerika Bebas Tarif, Tarif Impor RI Dipatok 19%

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan Indonesia yang memungkinkan produk ekspor AS masuk 0% tarif masuk ke pasar Indonesia. Sementara itu, tarif impor Indonesia ke AS ditetapkan sebesar 19%, lebih rendah dibanding ancaman tarif awal sebesar 32%.

Kesepakatan ini mencakup berbagai komoditas strategis dari AS, termasuk pesawat (dengan komitmen pembelian 50 unit Boeing), bahan bakar, kedelai, dan gandum. Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kerja sama ini tetap mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja nasional.

Manfaat Ekonomi bagi Indonesia

• Dorongan Investasi AS: Akses pasar tanpa hambatan tarif diharapkan menarik minat investor Amerika, khususnya pada sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur.

• Penurunan Biaya Impor: Komoditas seperti gandum dan kedelai—yang jarang diproduksi massal di dalam negeri—akan lebih murah, mendukung ketahanan pangan dan sektor peternakan.

• Penguatan Hubungan Bilateral: Prabowo menyebut kesepakatan ini sebagai “era baru” kerja sama dagang AS–RI yang berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global.

Risiko dan Tantangan Ekonomi

• Tekanan pada Produsen Lokal: Produk impor AS yang bebas tarif berpotensi membanjiri pasar domestik, khususnya sektor konsumsi, tekstil, dan pertanian, yang dapat memicu PHK dan menekan daya saing industri dalam negeri.

• Risiko Inflasi & Pelemahan Rupiah: Lonjakan impor tanpa peningkatan ekspor seimbang bisa melemahkan neraca pembayaran, menekan nilai tukar, dan mendorong inflasi.

• Ketidakseimbangan Kesepakatan: Sejumlah pengamat menilai kesepakatan ini lebih menguntungkan AS, karena Indonesia memikul kewajiban besar seperti pembelian Boeing dan komoditas energi, sementara pasar AS terbuka lebar tanpa imbalan setara.

Dalam jangka pendek, konsumen dan sebagian sektor bisnis akan merasakan dampak positif berupa penurunan biaya impor. Namun, pada jangka menengah dan panjang, tantangan utama terletak pada kemampuan menyerap produk impor dan menjaga stabilitas inflasi. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah mitigasi seperti insentif untuk UMKM dan proteksi selektif terhadap sektor strategis.

Kesepakatan bebas tarif dengan AS menawarkan peluang bagi Indonesia untuk menekan biaya impor dan menarik investasi. Namun, potensi dampak negatif seperti melemahnya daya saing lokal, risiko inflasi, dan ketidakseimbangan komitmen harus diantisipasi. Keberhasilan implementasi kesepakatan ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri domestik, menjaga kedaulatan ekonomi, dan melindungi lapangan kerja nasional.