Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Menurut Luhut, masalah utama dalam proyek tersebut kini hanya tinggal proses restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB). Ia menjelaskan bahwa pembahasan restrukturisasi itu sempat tertunda akibat peralihan pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keppres yang akan diterbitkan nantinya akan memuat nama-nama anggota tim yang ditugaskan untuk melakukan negosiasi dengan pihak CDB. Luhut menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menunjuk beberapa orang yang akan bergabung dalam tim tersebut.

"Pihak China mengatakan, mereka bersedia melanjutkan proyek hingga Surabaya asalkan restrukturisasi utang ini segera diselesaikan," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Saya sudah ke China tiga bulan lalu dan mereka siap, hanya tinggal menunggu Keppres. Kemarin saya sudah bilang kepada Pak Rosan, ‘Segera bentuk timnya, orang-orangnya ini, ini, ini, dan buat Keppres-nya.’ Lalu Rosan bilang, ‘Saya akan bicara dengan Presiden,’” ungkapnya.

Proyek Kereta Cepat Whoosh memang sejak awal berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Namun, Luhut menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan agar APBN digunakan untuk melunasi utang proyek Whoosh tersebut.

"Kita ribut soal Whoosh, padahal masalahnya hanya restrukturisasi utang. Tidak pernah ada yang meminta APBN membayar utangnya," tegas Luhut.

Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan pihak China karena sejak awal dia yang menangani proyek tersebut.

"Saya yang mengurus proyek itu dari awal, dalam kondisi yang sudah bermasalah. Lalu kita perbaiki, diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan akhirnya China setuju untuk melakukan restrukturisasi," jelasnya.

Gagasan untuk menggunakan APBN guna melunasi utang Whoosh berasal dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Mereka mengajukan dua opsi, yakni penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Danantara seharusnya melunasi utang Whoosh menggunakan dividen dari BUMN, karena keuntungan perusahaan pelat merah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan kini telah diambil alih sepenuhnya oleh Danantara.