Peta kepemilikan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh akan mengalami perubahan besar. Kementerian Keuangan ditargetkan mengambil alih seluruh saham yang dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI di PT Kereta Cepat Indonesia China.

Berdasarkan materi yang menjadi dasar artikel ini, proses pengalihan tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026. Langkah itu menjadi bagian dari penyelesaian restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

Bukan Mengambil Seluruh Saham KCIC

Pengalihan yang dimaksud bukan berarti Kementerian Keuangan akan memiliki 100% saham KCIC.

Saat ini, konsorsium Indonesia melalui PSBI menguasai 60% saham KCIC. Sebanyak 40% sisanya berada di tangan konsorsium perusahaan China.

PSBI terdiri atas sejumlah perusahaan negara, antara lain PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan kelompok usaha perkebunan negara.

Apabila rencana terbaru terealisasi, seluruh porsi 60% yang sebelumnya dikelola melalui PSBI akan ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan atau entitas yang ditunjuk pemerintah.

Konsorsium China tetap memegang porsi 40%. Karena itu, istilah “pengambilalihan KCIC” perlu digunakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh perusahaan akan menjadi milik pemerintah Indonesia.

Mengapa Sahamnya Dialihkan?

Pengalihan tersebut dirancang untuk memisahkan penyelesaian masalah keuangan Whoosh dari beban operasional perusahaan BUMN yang tergabung dalam PSBI.

Selama ini, KAI menjadi pemimpin konsorsium Indonesia dalam proyek KCIC. Sementara itu, perusahaan lain seperti WIKA, Jasa Marga, dan entitas perkebunan negara ikut berada dalam struktur kepemilikan meskipun bisnis utama mereka bukan pengelolaan kereta cepat.

COO Danantara Dony Oskaria sebelumnya mengatakan pemerintah ingin mengembalikan setiap BUMN kepada bidang usaha utamanya. WIKA, misalnya, diharapkan kembali berfokus sebagai perusahaan konstruksi, bukan ikut menanggung pengelolaan jangka panjang proyek kereta cepat.

Pemindahan porsi Indonesia ke bawah Kementerian Keuangan diharapkan membuat restrukturisasi aset, kewajiban, dan pembiayaan dapat dikelola melalui lembaga yang memiliki mandat fiskal lebih jelas.

Proses Sudah Dibahas Sejak April

Rencana Kementerian Keuangan mengambil alih KCIC bukan pembahasan baru.

Pada April 2026, Dony menyatakan pengambilalihan KCIC menjadi salah satu opsi yang dikaji pemerintah. Pada periode yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembahasan restrukturisasi telah diputuskan dan hanya menunggu proses formal serta pengumuman pemerintah.

Pada 15 Juli 2026, Purbaya kembali mengatakan Kementerian Keuangan telah memiliki skema penyelesaian utang, tetapi masih menunggu penyerahan aset KCIC dari Danantara.

Menurutnya, keputusan telah diambil dan proses yang tersisa terutama berkaitan dengan administrasi pengalihan.

Materi terbaru menyebut proses tersebut kini ditargetkan selesai paling lambat pertengahan September 2026.

Apakah Utang Whoosh Akan Dibayar APBN?

Purbaya menyatakan penyelesaian kewajiban Whoosh akan dirancang agar tidak langsung membebani APBN.

Pada 23 Juli 2026, ia mengatakan pemerintah akan meminimalkan penggunaan anggaran negara dan mempertimbangkan instrumen di luar APBN, termasuk SMV yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, mekanisme dan sumber dana terbesar saat itu belum dijelaskan.

Berdasarkan materi terbaru, pemerintah berencana menggunakan dua SMV untuk menangani aset dan kewajiban Whoosh. Keuntungan yang diperoleh lembaga tersebut disebut dapat menjadi salah satu sumber pendanaan.

Akan tetapi, pemerintah belum mengumumkan secara resmi:

• Dua SMV yang akan ditugaskan.

• Besarnya dana yang akan dialihkan.

• Nilai total utang yang masuk ke skema restrukturisasi.

• Jangka waktu dan bunga baru setelah restrukturisasi.

• Bentuk kepemilikan legal saham KCIC setelah pengalihan.

• Risiko fiskal apabila pendapatan SMV tidak mencukupi.

Karena itu, pernyataan bahwa skema tersebut “tidak membebani APBN” belum berarti tidak ada risiko terhadap keuangan negara sama sekali.

Apabila SMV yang digunakan merupakan perusahaan milik negara, risiko keuangan tetap perlu dinilai melalui struktur modal, jaminan pemerintah, arus kas, dan kemungkinan kebutuhan tambahan dana pada masa depan.

Pembicaraan dengan China Tetap Penting

Penyelesaian restrukturisasi juga tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia.

Selain memegang 40% saham KCIC, pihak China terlibat dalam struktur pembiayaan proyek. Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan pada 24 Juni 2026 bahwa komunikasi mengenai restrukturisasi masih berlangsung dan belum memungkinkan untuk mengungkapkan rincian kesepakatan.

Pernyataan itu muncul setelah pemerintah Indonesia sebelumnya menyebut keputusan restrukturisasi telah selesai dibahas.

Perbedaan tahapan tersebut kemungkinan menunjukkan bahwa keputusan internal pemerintah Indonesia sudah disusun, tetapi penyelesaian dengan pemegang saham, kreditur, dan pihak China masih membutuhkan pengaturan administratif dan hukum.

Nasib KAI Setelah Pengalihan

Jika seluruh saham PSBI benar-benar dialihkan, porsi Indonesia di KCIC tidak lagi dikelola melalui struktur konsorsium BUMN yang dipimpin KAI.

Perubahan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan langsung terhadap laporan keuangan dan ruang investasi perusahaan-perusahaan anggota PSBI. Namun, dampak akhirnya bergantung pada bentuk transaksi.

Pemerintah perlu menjelaskan apakah pengalihan dilakukan melalui pembelian saham, penyertaan modal negara, pertukaran aset, pemindahan kewajiban, atau skema lainnya.

Nilai transaksi juga menjadi penting. Pengalihan tanpa valuasi dan pembagian kewajiban yang transparan dapat memindahkan risiko dari satu kelompok perusahaan negara ke lembaga negara lainnya, bukan benar-benar menyelesaikannya.

Ekspansi ke Jawa Timur Belum Menjadi Keputusan Final

Dalam materi, Purbaya juga menyinggung kemungkinan perpanjangan jalur kereta cepat menuju Jawa Timur apabila pihak China tetap bersedia melanjutkan kerja sama.

Pernyataan tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan pembangunan proyek baru.

Pada Juni 2026, pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian restrukturisasi keuangan Whoosh menjadi prioritas sebelum pembahasan pengembangan jalur ke daerah lain dilanjutkan.

Perpanjangan jalur membutuhkan kajian permintaan penumpang, rute, biaya konstruksi, sumber pembiayaan, pembagian risiko, pembebasan lahan, dan kelayakan fiskal yang terpisah.

Publik Perlu Menunggu Empat Jawaban

Sebelum rencana ini dinilai berhasil, pemerintah perlu memberikan jawaban mengenai empat hal utama.

Pertama, berapa nilai utang dan kewajiban yang benar-benar direstrukturisasi.

Kedua, siapa pemilik legal porsi 60% KCIC setelah proses pengalihan.

Ketiga, SMV mana yang akan digunakan dan dari mana sumber dananya.

Keempat, bagaimana pemerintah memastikan penyelesaian utang tidak mengurangi kemampuan APBN maupun lembaga negara untuk membiayai program lain.

Pengalihan saham dapat menjadi langkah untuk menata ulang tanggung jawab antarlembaga. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh perpindahan nama pemegang saham.

Tolok ukur utamanya adalah apakah Whoosh dapat menjalankan operasional secara berkelanjutan, memenuhi kewajibannya, dan mengurangi risiko yang selama ini ditanggung oleh BUMN maupun keuangan negara.