BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 5,4 juta pekerja informal masuk dalam program perlindungan “Asuransi Aing” pada 2027. Sasaran yang disebut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mencakup kelompok pekerja rentan seperti buruh, pedagang kecil, kuli panggul, dan pengemudi ojek pangkalan.

Pembiayaan iuran akan dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk target 2027, Saiful menyebut masing-masing tingkat pemerintahan menanggung separuh kepesertaan. Pemerintah juga mendorong perusahaan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk melindungi pekerja rentan di sekitar kegiatan bisnis mereka; Bisnis.com mengaitkannya dengan Perda Jawa Barat Nomor 5.

Bagi pekerja informal yang mendaftar mandiri, laporan menyebut kebijakan relaksasi iuran sebesar Rp8.400 per bulan untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Mekanisme pembayaran juga dapat dicicil, termasuk contoh Rp800 setiap kali pengemudi ojek daring memperoleh pesanan.

BPJS juga menyebut Program PEKA yang memberikan literasi keuangan dan pelatihan keterampilan kepada peserta atau ahli waris. Pelatihan yang disebut meliputi kewirausahaan, kuliner, menjahit, barista, serta pemasaran digital. Program itu dimaksudkan untuk membantu penerima manfaat mengelola santunan dan membangun sumber penghasilan.

Target cakupan dan mekanisme pembiayaan ini adalah rencana program, bukan bukti bahwa seluruh 5,4 juta peserta telah terdaftar. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Deny Yusyulian mengatakan penyebaran informasi masih perlu diperluas agar pekerja mengetahui akses perlindungan tersebut.