Bisnis.com mencatat penerimaan cukai hasil tembakau menghadapi tekanan ketika konsumen berpindah ke rokok yang lebih murah. Pergeseran atau downtrading ini terjadi di tengah pelemahan daya beli dan selisih tarif cukai antargolongan. Bea Cukai menyatakan perubahan komposisi konsumsi menjadi tantangan bagi penerimaan, meski tarif tahun ini tidak naik.

Pangsa pasar Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan I—segmen penyumbang utama cukai—turun bertahap dari 64% pada 2018 menjadi 62% pada 2019, 53% pada 2020, 49% pada 2021, 46% pada 2022, 35% pada 2023, 30% pada 2024, lalu 29% pada 2025 hingga Agustus 2026.

Di sisi industri, jumlah pabrik produsen SKM Golongan II naik dari 288 pada 2023 menjadi 311 pada 2024, 337 pada 2025, dan 370 sepanjang 2026 hingga periode data yang dilaporkan. Namun, produksi batang rokok tercatat turun dari 73,37 miliar pada 2023 ke 62,26 miliar pada 2024 dan 60,86 miliar pada 2025. Produksi sepanjang 2026 dalam data yang dikutip mencapai 51,09 miliar batang.

Untuk produksi semua hasil tembakau, Netty Hartawati dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebut angka hingga September 2026 sebesar 235,3 miliar batang, naik sekitar 5,5% dari 223 miliar pada periode sama tahun sebelumnya. Ia mengatakan pengawasan dan penindakan akan terus diperkuat untuk menjaga kepatuhan, persaingan usaha yang sehat, dan penerimaan.

Penerimaan CHT mencapai Rp159,5 triliun per September, setara 70,7% dari target APBN Rp225,7 triliun. Kepala Riset Perpajakan CITA Fajry Akbar menilai capaian sekitar 70% itu cukup baik dibanding posisi periode sama pada 2023–2025 dan memperkirakan penerimaan bisa mencapai 101%–102% dari target. Ia mengaitkan penilaian tersebut dengan keputusan tidak menaikkan tarif maupun harga jual eceran. Fajry belum memberi proyeksi tahun depan dan menyebut daya beli serta risiko inflasi geopolitik sebagai tantangan.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai produksi Januari–September merupakan yang tertinggi setidaknya sejak 2021, tetapi kenaikan volume tidak otomatis menaikkan penerimaan. Jika pembeli bergeser dari golongan I ke golongan II dan III, pungutan per batang menjadi lebih rendah.

Dengan realisasi Rp159,5 triliun sampai kuartal III, Yusuf menghitung penerimaan kuartal IV perlu sekitar Rp66 triliun—rata-rata Rp22 triliun per bulan—untuk mencapai target tahunan. Angka bulanan itu lebih tinggi dari rerata Januari–September sekitar Rp17,7 triliun. Biasanya pembelian pita cukai lebih awal menjelang tarif baru membantu penerimaan akhir tahun, tetapi dorongan tersebut diperkirakan lebih kecil karena tarif 2027 dipastikan tidak naik. Pemerintah memproyeksikan penerimaan setahun Rp223,2 triliun, atau kurang Rp2,5 triliun dari target; Yusuf memperkirakan kisaran Rp213–219 triliun, yang berarti kekurangan Rp7–13 triliun.

Untuk jangka menengah, Yusuf mengusulkan penyederhanaan struktur cukai secara bertahap dan pengurangan jarak tarif antar-golongan, disertai penindakan konsisten terhadap rokok ilegal serta peta jalan tarif beberapa tahun. Peneliti senior LPEM UI Vid Adrison juga memperingatkan bahwa menambah lapisan tarif baru dapat memperburuk downtrading bila kesenjangan harga tetap lebar.