Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek pembangunan menghadapi kondisi pasar yang lebih mahal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan bahwa keputusan penerbitan surat utang perlu mempertimbangkan kenaikan yield dan situasi keuangan global.

Menurut data Investing.com yang dikutip Bisnis.com, yield Surat Berharga Negara pemerintah tenor 10 tahun berada di sekitar 7,6% pada Kamis, 29 Oktober 2026, naik dari 7,4% pada Selasa, 27 Oktober. Suahasil menyebut kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah pusat sebagai sinyal yang perlu dicermati pihak yang hendak menerbitkan obligasi.

Tekanan pasar dalam laporan tersebut dikaitkan dengan ketegangan geopolitik dan kenaikan harga minyak yang mendorong inflasi serta kenaikan suku bunga di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kondisi risk-off dapat mengalihkan modal dari pasar berkembang ke aset negara maju, sehingga penerbit perlu menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk menarik investor.

Suahasil mengatakan aturan penerbitan obligasi daerah telah tersedia, tetapi kondisi pasar tetap menjadi pertimbangan. Pemerintah pusat, katanya, juga menawarkan opsi pembiayaan melalui APBN kepada Pemprov DKI; sebagian proyek Jakarta, termasuk MRT, telah memperoleh dukungan anggaran atau pembiayaan pemerintah pusat.

Rencana surat utang daerah itu disebut akan mendukung sejumlah proyek, termasuk rute LRT Jakarta Manggarai–Dukuh Atas. Pernyataan Suahasil memberi konteks biaya dan pilihan pendanaan, tetapi tidak menyatakan bahwa rencana obligasi DKI dibatalkan.