Presiden Prabowo Subianto menetapkan beban baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni agar dapat menyumbang US$50 miliar atau sekitar Rp809 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.180 per dolar AS) ke penerimaan negara.

Menurutnya, dengan total aset BUMN yang telah mencapai US$1.000 triliun, kontribusi sebesar US$50 miliar seharusnya memungkinkan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi mengalami defisit.

“BUMN minimal harus memberikan kontribusi US$50 miliar kepada pendapatan negara. Jika itu tercapai, APBN kita tidak akan defisit,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Namun, di tengah tuntutan tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan data yang kurang menggembirakan. Ia menyebut bahwa jumlah BUMN di Indonesia mencapai 1.046 perusahaan, termasuk anak, cucu, hingga cicit usaha.

Meski jumlahnya besar, ternyata hanya sedikit BUMN yang memberikan kontribusi signifikan bagi negara, salah satunya dalam bentuk dividen.

“Dari total 1.046 perusahaan, 97 persen dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan,” ujar Dony dalam acara diskusi bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, Jumat (15/8).

Lebih lanjut, Dony menyampaikan bahwa sekitar 52 persen BUMN justru mengalami kerugian, yang mengakibatkan potensi penerimaan negara berkurang hingga Rp50 triliun setiap tahunnya.

Selain kerugian, Prabowo juga menyoroti masalah pemborosan dalam pengelolaan BUMN, khususnya terkait pemberian tantiem kepada komisaris. Ia mencontohkan adanya komisaris yang hanya rapat sekali sebulan tetapi menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.

Prabowo memerintahkan penghapusan tantiem tersebut, dan kebijakan ini mulai dijalankan Danantara melalui Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025 yang melarang pemberian tantiem kepada komisaris.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan kebijakan ini dapat menghemat biaya hingga Rp17-18 triliun.

Namun, apakah langkah-langkah ini cukup untuk membuat BUMN mampu menyumbang US$50 miliar per tahun?

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebut bahwa meski aset BUMN sangat besar, sebagian besar berbentuk ekuitas dan aset tetap, bukan kas siap setor. Ia menjelaskan bahwa untuk mencairkan nilai tersebut dibutuhkan penjualan aset atau laba yang sangat tinggi dan konsisten, sesuatu yang sulit dicapai tanpa mengorbankan fungsi strategis BUMN.

Hingga 2024, total dividen BUMN yang masuk ke APBN hanya sekitar Rp85,5 triliun atau setara US$5-6 miliar, jauh di bawah target US$50 miliar.

Syafruddin juga mengingatkan bahwa BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Telkom membutuhkan belanja modal besar, sementara BUMN perbankan seperti BRI dan Bank Mandiri terikat regulasi modal minimum yang ketat.

Memaksa setoran jumbo dapat mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan mengganggu peran BUMN dalam pembiayaan UMKM serta proyek strategis nasional.

Ia menilai langkah yang lebih bijak adalah memperkuat efisiensi, daya saing, dan profitabilitas jangka panjang, bukan menarik dividen secara instan.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa dengan 52 persen BUMN masih merugi, ruang kontribusi terhadap kas negara sangat terbatas dan saat ini bergantung pada beberapa perusahaan besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan bank Himbara.

Rendy menyarankan perlunya restrukturisasi menyeluruh, konsolidasi, digitalisasi, pengurangan unit usaha tidak produktif, serta masuknya mitra strategis. Namun, proses ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan keberanian politik.

Ia menambahkan bahwa penghapusan tantiem hanyalah langkah simbolis karena nilainya kecil dan tidak signifikan mengubah neraca keuangan BUMN.