Purbaya Yudhi Sadewa resmi genap satu bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2025. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan ke-30 Republik Indonesia pada 8 September 2025.

Sejak awal menjabat, Purbaya langsung melakukan serangkaian terobosan kebijakan yang cukup berani. Salah satu langkah paling menonjol adalah penempatan dana menganggur pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara pada 12 September 2025, yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan peredaran uang primer (M0) dalam sistem keuangan nasional. Langkah ini diharapkan dapat memacu perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi produktif sehingga pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lebih cepat.

“Sekarang tinggal menunggu waktu saja sampai ekonomi secara keseluruhan bergerak lebih cepat,” tegas Purbaya ketika ditemui di kantornya, dikutip pada Rabu (8/10/2025).

Selain kebijakan besar tersebut, Purbaya juga meluncurkan berbagai langkah strategis lain untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang selama ini cenderung stagnan di kisaran 5%. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa menembus 6–8% dalam waktu dekat, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tahun ini mencapai 8% mungkin agak sulit, tetapi dalam dua atau tiga tahun ke depan, peluang itu terbuka lebar,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan.

Berikut daftar lengkap kebijakan dan gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa selama satu bulan masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan:

1. Menyalurkan dana Rp200 triliun ke bank-bank Himbara untuk memperkuat likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

2. Menunda kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 guna memulihkan kinerja industri tembakau yang tertekan selama tiga tahun terakhir.

3. Mengundang pakar eksternal di luar Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah sistem Coretax dalam waktu satu bulan.

4. Menarik anggaran kementerian/lembaga yang tidak mampu menyerap dana, untuk kemudian dialihkan ke program prioritas Presiden Prabowo.

5. Memberikan insentif pajak, termasuk PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta.

6. Mengejar 200 penunggak pajak besar dengan nilai tagihan tetap (inkrah) mencapai Rp50–60 triliun.

7. Memerangi peredaran rokok ilegal, baik di tingkat warung tradisional maupun e-commerce.

8. Meningkatkan transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun pada tahun 2026.

9. Memperpanjang insentif PPh Final UMKM 0,5% hingga tahun 2026.

10. Menindak tegas impor produk tekstil ilegal asal China, yang telah menguasai 99% pasar busana nasional, termasuk busana muslim.

11. Menambah penempatan dana pemerintah di Bank Jakarta dan Bank Jatim untuk memperluas sirkulasi likuiditas.

12. Membangun kawasan industri hasil tembakau khusus bagi produsen rokok ilegal, agar mereka dapat melegalkan usahanya dengan lebih mudah.