Pemerintah menyiapkan anggaran belanja yang lebih besar pada 2027, tetapi pada saat bersamaan justru menargetkan defisit fiskal yang lebih kecil.

Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 14 Agustus 2026 mengusulkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan APBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sehingga defisit anggaran berada di kisaran Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto.

Target 2,4% tersebut juga berada di batas atas rentang yang sejak awal disepakati pemerintah dan DPR dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, yakni defisit 1,8%–2,4% PDB.

Pertanyaannya: bagaimana belanja bisa semakin besar sementara defisit justru diperkecil?

Pertama, Luruskan Angka Rp4.972 Triliun

Materi awal menyebut belanja RAPBN 2027 mencapai Rp4.972,2 triliun. Angka tersebut tidak sesuai dengan proposal terbaru pemerintah.

Angka yang dikonfirmasi pada pidato anggaran 14 Agustus adalah Rp4.097,2 triliun. Reuters mencatat nilai tersebut sekitar US$230 miliar dengan kurs pada periode tersebut.

Ini penting karena selisih Rp875 triliun akan mengubah hampir seluruh pembacaan mengenai postur fiskal.

Dengan angka yang benar:

Pendapatan: Rp3.426 triliun
Belanja: Rp4.097,2 triliun
Defisit: sekitar Rp671,2 triliun

Secara aritmetika, Rp4.097,2 triliun dikurangi Rp3.426 triliun memang menghasilkan Rp671,2 triliun.

Apakah Belanja Naik 6,6% atau 3,9%?

Keduanya dapat benar apabila basis pembandingnya berbeda.

Postur RAPBN/APBN 2026 setelah pembahasan sebelumnya mencatat belanja sekitar Rp3.842,7 triliun. Jika Rp4.097,2 triliun dibandingkan angka tersebut, kenaikannya sekitar 6,6%.

Namun, Kementerian Keuangan pada outlook 2026 memperkirakan realisasi belanja tahun ini mencapai Rp3.942,4 triliun. Jika RAPBN 2027 dibandingkan outlook tersebut, kenaikannya hanya sekitar 3,9%, sesuai perhitungan Reuters.

Karena itu, artikel sebaiknya menyebut basis perbandingannya agar pembaca tidak mendapat dua angka pertumbuhan tanpa konteks.

Defisit Turun ke 2,4% PDB

Pemerintah menargetkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,4% PDB.

Angka tersebut lebih rendah dibanding outlook defisit 2026 yang diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB.

Dengan demikian, pemerintah memang sedang mencoba menjalankan dua agenda sekaligus: mempertahankan belanja yang ekspansif untuk mendukung pertumbuhan, sambil mempersempit kesenjangan antara pendapatan dan belanja.

Reuters menyebut target defisit 2,4% sebagai yang terkecil sejak 2024.

Secara hukum, angka tersebut juga masih berada di bawah batas defisit 3% PDB.

Tetapi “di bawah 3%” tidak otomatis berarti tanpa risiko. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada apakah penerimaan negara benar-benar mencapai target.

Pendapatan Negara Harus Tumbuh Lebih Cepat

RAPBN 2027 menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.426 triliun, naik sekitar 6,8% dibanding perkiraan penerimaan 2026.

Pertumbuhan penerimaan menjadi kunci karena belanja tetap bertambah.

Pada semester I-2026, terdapat modal awal yang cukup positif. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun dan naik 24,6%.

Purbaya sebelumnya juga menyatakan pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak sekitar 23% tanpa menaikkan tarif pajak, antara lain melalui perbaikan Coretax, efisiensi administrasi, perluasan basis, dan peningkatan kepatuhan.

Namun, pertumbuhan tinggi pada semester pertama tidak berarti otomatis berlanjut dengan laju sama sepanjang 2027.

Target Pajak Rp2.591,4 Triliun

Materi yang diberikan menyebut penerimaan pajak 2027 ditargetkan Rp2.591,4 triliun, naik 12,1%.

Namun, arahnya konsisten dengan strategi pemerintah yang sudah diumumkan sejak pembahasan KEM-PPKF.

Pemerintah sebelumnya menargetkan rasio perpajakan 2027 pada kisaran 10,02%–10,5% PDB, dengan strategi memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki administrasi, serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan ekonomi digital.

Purbaya juga telah menegaskan bahwa pemerintah tidak mengandalkan kenaikan tarif sebagai strategi utama.

Rokok Ilegal Ikut Jadi Target

Salah satu area penerimaan tambahan yang beberapa kali disebut Purbaya adalah industri hasil tembakau.

Pemerintah telah membahas skema untuk mendorong produsen rokok ilegal masuk ke sistem legal sehingga ikut membayar kewajiban cukai dan pajak. Purbaya sebelumnya menyatakan pemerintah ingin memberi jalan menuju pasar legal sebelum memperketat penindakan terhadap pemain ilegal.

Secara teori, semakin banyak aktivitas ekonomi informal atau ilegal yang masuk sistem resmi, semakin besar basis penerimaan tanpa perlu menaikkan tarif untuk pelaku yang sudah patuh.

Namun, tambahan penerimaannya belum dapat dihitung secara pasti sebelum kebijakan benar-benar berjalan dan volumenya diketahui.

RAPBN 2027 Mengandalkan Ekonomi Tumbuh 6%

Postur anggaran juga dibangun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.

Angka tersebut merupakan target pertumbuhan tertinggi Indonesia dalam lebih dari satu dekade. Pemerintah juga menggunakan asumsi inflasi sekitar 2,5%, nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta yield SBN 10 tahun sekitar 6,9%.

Pertumbuhan 6% penting terhadap sisi fiskal.

Ekonomi yang lebih besar biasanya menghasilkan basis pajak yang lebih luas: laba perusahaan meningkat, konsumsi bertambah, upah tumbuh, aktivitas perdagangan meningkat, dan transaksi formal semakin besar.

Dengan kata lain, target defisit 2,4% tidak hanya bergantung pada disiplin belanja. Ia juga bergantung pada skenario bahwa ekonomi tumbuh cukup cepat.

Tetapi Ekonom Melihat Risiko Defisit Bisa Lebih Besar

Tidak semua pihak yakin defisit akan berhenti tepat pada 2,4%.

Ekonom Permata Bank Faisal Rachman memperkirakan defisit dapat berada pada kisaran 2,7%–2,9% PDB, terutama karena proyeksi pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 5,2%, lebih rendah dari target pemerintah 6%. Normalisasi harga komoditas juga dinilai berpotensi membatasi penerimaan.

Perbedaan tersebut memperlihatkan titik kritis RAPBN 2027.

Jika pertumbuhan ekonomi sesuai target dan penerimaan membaik, defisit dapat lebih mudah dijaga.

Tetapi apabila pertumbuhan melambat sementara belanja sudah terlanjur tinggi, pemerintah menghadapi pilihan yang lebih sulit: menambah pembiayaan, menahan sebagian belanja, atau melakukan efisiensi.

Apakah Efisiensi Masih Mungkin?

Purbaya sebelumnya sudah memberi sinyal bahwa kualitas dan efisiensi belanja tetap menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal 2027.

Dalam pembahasan awal RAPBN, pemerintah menyatakan belanja akan diarahkan agar lebih produktif, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak ekonomi yang jelas.

Pemerintah juga sempat menghadapi permintaan tambahan anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp984 triliun. Purbaya memastikan tidak seluruh permintaan akan dipenuhi karena pemerintah tetap harus menjaga koridor defisit.

Jadi, meski Purbaya dalam materi terbaru optimistis efisiensi tambahan mungkin tidak diperlukan, opsi tersebut tetap merupakan salah satu instrumen fiskal apabila penerimaan atau ekonomi menyimpang dari target.

Program Prioritas Tetap Besar

RAPBN 2027 dirancang membiayai delapan kelompok program utama, mencakup ketahanan pangan dan energi, pembangunan industri, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga pengurangan kemiskinan.

Program Makan Bergizi Gratis juga masih memiliki alokasi besar. Setelah pidato Presiden, Purbaya mengatakan anggaran MBG untuk 2027 diusulkan sekitar Rp240 triliun.

Artinya, ruang fiskal harus mengakomodasi program prioritas sambil mempertahankan kredibilitas defisit.

Inilah alasan kualitas belanja menjadi sama pentingnya dengan jumlah belanja.

Apakah Defisit 2,4% Bisa Disebut Aman?

Secara formal, target tersebut masih disiplin.

Defisit 2,4% berada di bawah batas 3%, lebih rendah dibanding outlook 2026 sebesar 2,85%, dan sesuai rentang KEM-PPKF yang sudah dibahas pemerintah bersama DPR.

Namun, istilah “aman” perlu dilihat sebagai target fiskal, bukan jaminan hasil akhir.

Keberhasilannya bergantung pada setidaknya empat hal:

• pertumbuhan ekonomi mendekati 6%;
• penerimaan pajak dan pendapatan lainnya sesuai target;
• biaya pembiayaan pemerintah tetap terkendali;
• belanja prioritas tidak mengalami pembengkakan besar.

Jika satu atau beberapa asumsi meleset, defisit aktual dapat berbeda dari rancangan.

Kesimpulan

RAPBN 2027 memang lebih besar. Belanja negara dirancang Rp4.097,2 triliun, sedangkan pendapatan mencapai Rp3.426 triliun. Meski belanja ekspansif, pemerintah menargetkan defisit hanya Rp671,2 triliun atau 2,4% PDB.

Strateginya jelas: pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan meningkat cukup cepat untuk mengimbangi kenaikan belanja.

Dari sisi disiplin fiskal, target 2,4% masih berada di bawah batas 3%. Tetapi tantangan sebenarnya baru terlihat ketika RAPBN dijalankan: apakah penerimaan mampu tumbuh sesuai rencana tanpa tambahan tekanan pajak yang besar, sementara berbagai program prioritas tetap dibiayai?