Outlook APBN 2,85%, Ekonom Lihat Risiko Defisit 2026 Tembus 3,1%

Tekanan terhadap APBN 2026 kembali menjadi perhatian setelah harga minyak mentah Indonesia berada jauh di atas asumsi awal anggaran dan rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman memperkirakan defisit APBN 2026 berpotensi berada di kisaran 2,9%–3,1% terhadap Produk Domestik Bruto apabila tekanan harga energi dan nilai tukar bertahan sampai akhir tahun.

Namun angka tersebut merupakan proyeksi ekonom, bukan outlook resmi pemerintah.

Pemerintah hingga kini masih memperkirakan defisit akhir 2026 sebesar 2,85% PDB.

Posisi APBN Sampai Agustus Masih 0,93% PDB

Data resmi terbaru Kementerian Keuangan menunjukkan APBN hingga 31 Agustus 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2.055,6 triliun, sekitar 65% dari target.

Belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun.

Selisihnya menghasilkan defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kementerian Keuangan menyatakan keseimbangan primer masih positif dan pelaksanaan anggaran masih berada dalam jalur yang direncanakan.

Artinya, APBN saat ini belum berada di defisit 2,85%.

Angka 2,85% adalah outlook untuk posisi akhir tahun.

Perbedaan antara realisasi berjalan dan proyeksi akhir tahun penting agar pembaca tidak menyimpulkan bahwa ruang menuju 3% secara aktual saat ini hanya tersisa 0,15 poin persentase.

Target Awal APBN Sebenarnya 2,68%

Ada konteks lain yang perlu diluruskan.

APBN 2026 yang disahkan menetapkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja Rp3.842,7 triliun dan defisit Rp689,1 triliun.

Rasio defisit yang ditargetkan adalah 2,68% terhadap PDB.

Pada perkembangan berikutnya, pemerintah menaikkan outlook akhir tahun menjadi 2,85%, dengan proyeksi pendapatan Rp3.208,1 triliun dan belanja Rp3.942,4 triliun.

Jadi, urutannya adalah:

Target APBN: 2,68%

Outlook pemerintah terbaru: 2,85%

Proyeksi INDEF: 2,9%–3,1%

Ketiga angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai hal yang sama.

Harga Minyak Jauh di Atas Asumsi APBN

Salah satu sumber tekanan datang dari Indonesian Crude Price atau ICP.

APBN 2026 disusun menggunakan asumsi ICP US$70 per barel.

Realisasinya jauh lebih tinggi pada beberapa bulan tahun ini.

ICP Januari tercatat US$64,41 per barel dan Februari US$68,79. Setelah eskalasi geopolitik, ICP melonjak menjadi US$102,26 pada Maret dan US$117,31 pada April.

Mei masih berada di US$106,56, kemudian turun menjadi US$83,45 pada Juni dan US$81,68 pada Juli sebelum kembali naik menjadi US$89,43 pada Agustus.

Jika delapan angka bulanan tersebut dirata-ratakan, ICP Januari–Agustus berada di sekitar US$89,24 per barel.

Itu hampir US$20 di atas asumsi APBN.

Skenario Pemerintah Maret Perlu Dikoreksi

Pada Maret, pemerintah memang pernah memaparkan skenario tekanan fiskal apabila harga minyak dan rupiah bergerak jauh dari asumsi APBN.

Namun angka dalam materi awal perlu dikoreksi.

Dalam skenario pertama yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ICP diasumsikan sekitar US$86 per barel, kurs Rp17.000/US$, pertumbuhan ekonomi 5,3%, dan yield SBN 6,8%.

Dengan kombinasi tersebut, defisit diperkirakan mencapai 3,18% PDB.

Skenario berikutnya lebih berat.

Dengan ICP US$97, rupiah Rp17.300, pertumbuhan 5,2% dan yield SBN 7,2%, pemerintah saat itu mensimulasikan defisit sekitar 3,53%.

Dalam skenario yang lebih ekstrem—ICP US$115 dan rupiah Rp17.500—defisit dapat mencapai sekitar 4,06%.

Angka tersebut adalah stress scenario, bukan ramalan resmi bahwa APBN pasti berakhir di level tersebut.

Rupiah Juga Sudah Jauh dari Asumsi APBN

APBN 2026 menggunakan asumsi rata-rata nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

Pada 21 September, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp17.813/US$.

Pada 22 September, JISDOR kembali melemah menjadi Rp17.883/US$.

Angka tersebut jauh lebih lemah dibanding asumsi APBN.

Namun ada satu catatan metodologis penting.

Asumsi Rp16.500 dalam APBN merupakan nilai tukar rata-rata tahunan, sedangkan JISDOR Rp17.813 merupakan harga referensi untuk satu hari.

Karena itu, keduanya tidak sepenuhnya bisa dibandingkan satu banding satu.

Angka Rp17.391,85 yang terdapat dalam materi awal juga sebaiknya diberi label sumber data jika tetap digunakan, karena referensi resmi BI pada 21 September menunjukkan Rp17.813.

Kenapa Rupiah Lemah Bisa Membebani APBN?

Sebagian kewajiban pemerintah sensitif terhadap dolar.

Pelemahan rupiah dapat memperbesar biaya pengadaan energi impor serta sejumlah pembayaran yang menggunakan denominasi mata uang asing.

Jika harga BBM, LPG atau listrik di dalam negeri tidak menyesuaikan sepenuhnya dengan kenaikan biaya, selisihnya dapat masuk ke beban subsidi atau kompensasi pemerintah.

Kementerian Keuangan sendiri menegaskan APBN terus menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat.

Inilah salah satu alasan kombinasi minyak mahal dan rupiah lemah menjadi sensitif bagi fiskal.

Tapi Harga Komoditas Tinggi Tidak Selalu Negatif

Hubungannya tidak satu arah.

Harga minyak dan komoditas yang tinggi juga dapat meningkatkan penerimaan negara, terutama Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor sumber daya alam dan penerimaan perpajakan tertentu.

Hingga Agustus, PNBP tercatat mencapai Rp435,1 triliun, tumbuh 41,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan negara secara keseluruhan tumbuh 25,4%.

Karena itu, efek bersih harga minyak tinggi terhadap defisit tergantung pada keseimbangan antara tambahan penerimaan dan tambahan beban belanja.

Inilah sebabnya angka defisit tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat ICP.

INDEF Lihat Risiko Hingga 3,1%

Rizal Taufikurahman menilai kondisi saat ini membuat risiko defisit di atas 3% lebih realistis apabila tekanan bertahan sampai akhir tahun.

Dalam laporan CNBC Indonesia yang menjadi basis materi ini, Rizal memberikan kisaran 2,9%–3,1% PDB.

Ia menilai tekanan dapat datang dari biaya subsidi dan kompensasi energi sekaligus menyempitnya ruang fiskal untuk membiayai program lain.

Namun proyeksi tersebut tetap memiliki unsur ketidakpastian.

ICP dapat kembali turun.

Rupiah bisa menguat.

Penerimaan negara dapat melampaui target.

Pemerintah juga dapat mengubah komposisi belanja.

Semua faktor tersebut akan memengaruhi angka akhir.

BCA Masih Melihat Defisit di Bawah 3%

Kepala Ekonom BCA David Sumual mempunyai pandangan yang lebih rendah.

Ia memperkirakan defisit dapat berada sekitar 2,9% PDB.

Menurutnya, rasionalisasi dan penyesuaian pada sejumlah pos anggaran dapat membantu pemerintah mempertahankan defisit di bawah 3%.

Dengan angka tersebut, posisi fiskal tetap sangat dekat dengan batas 3%, tetapi tidak melewatinya.

UOB Kay Hian Beri Rentang 2,7%–2,9%

Ekonom UOB Kay Hian Surya Wijaksana juga menilai defisit masih berpeluang bertahan di bawah 3%.

Proyeksinya berada di kisaran 2,7%–2,9% PDB.

Ia menilai kebijakan efisiensi dan tingginya penerimaan pajak serta PNBP dari harga komoditas dapat menjadi penahan pelebaran defisit.

Jadi, konsensus ekonom dalam materi ini tidak menunjukkan bahwa defisit 3,1% sudah pasti terjadi.

Ada rentang pandangan dari sekitar 2,7% sampai 3,1%.

Batas 3% Kenapa Penting?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan batas normal defisit anggaran maksimal 3% dari PDB.

Kementerian Keuangan juga terus menggunakan angka tersebut sebagai jangkar disiplin fiskal dalam komunikasi APBN.

Karena outlook pemerintah sudah 2,85%, secara aritmetika hanya terdapat jarak sekitar 0,15 poin persentase dari outlook tersebut menuju angka 3%.

Namun sekali lagi, 2,85% merupakan proyeksi akhir tahun, bukan realisasi Agustus.

Realisasi Agustus Justru Masih Relatif Rendah

Pada akhir Agustus, defisit baru 0,93% PDB.

Keseimbangan primer juga masih positif.

Pendapatan tumbuh 25,4%, sedangkan belanja negara tumbuh 17,1%.

Data tersebut menjadi argumen pemerintah bahwa APBN masih berjalan sesuai rencana.

Karena itu, headline “alarm defisit sudah menyala” sebaiknya digunakan sebagai framing risiko, bukan sebagai pernyataan bahwa kondisi fiskal telah melewati batas.

Apa yang Menentukan Defisit Akhir 2026?

Ada setidaknya lima variabel penting.

Pertama, harga minyak September–Desember.

Jika ICP bertahan jauh di atas asumsi US$70, tekanan pada anggaran energi dapat berlanjut.

Kedua, nilai tukar rupiah.

Semakin lama rupiah berada jauh dari asumsi rata-rata Rp16.500, semakin besar risiko tambahan biaya pada transaksi berbasis dolar.

Ketiga, penerimaan pajak dan PNBP.

Jika kenaikan komoditas menghasilkan tambahan penerimaan besar, sebagian tekanan belanja dapat terkompensasi.

Keempat, realisasi subsidi dan kompensasi energi.

Kelima, pengendalian dan reprioritisasi belanja.

Jangan Menjaga Defisit dengan Mengorbankan Semua Belanja

Rizal juga menyoroti kualitas penyesuaian fiskal.

Menurutnya, menjaga rasio defisit semata tidak cukup apabila caranya adalah memangkas belanja yang mempunyai dampak produktif terhadap ekonomi.

Ini merupakan perdebatan penting dalam kebijakan fiskal.

Pemotongan anggaran dapat menurunkan defisit.

Tetapi jika yang dipotong adalah investasi publik atau belanja yang mempunyai multiplier tinggi, pertumbuhan ekonomi juga dapat ikut melemah.

Sebaliknya, penghematan dari pos dengan produktivitas rendah dapat membantu fiskal dengan dampak ekonomi lebih kecil.

Pemerintah Masih Menyatakan APBN On Track

Sikap resmi pemerintah saat ini tetap lebih optimistis dibanding skenario 3,1%.

Dalam konferensi pers APBN KiTa September, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kinerja APBN hingga Agustus masih kuat, kredibel, dan relatif on track.

Pemerintah menekankan perlunya memperkuat pendapatan, membuat belanja lebih efektif dan produktif, serta menjaga defisit tetap sehat dan terkendali.

Realisasi pembiayaan utang neto hingga akhir Agustus sebesar Rp506 triliun juga disebut masih sesuai rencana.

Kesimpulan

Risiko pelebaran defisit APBN 2026 memang meningkat karena dua asumsi makro penting bergerak jauh dari desain awal anggaran.

APBN disusun dengan ICP US$70 per barel dan nilai tukar rata-rata Rp16.500/US$.

Rata-rata ICP Januari–Agustus sudah mencapai sekitar US$89,24, sedangkan JISDOR 21 September berada di Rp17.813/US$.

Namun itu belum berarti defisit 3,1% sudah terjadi.

Realisasi defisit sampai Agustus masih 0,93% PDB.

Outlook resmi pemerintah berada di 2,85%.

Sementara ekonom mempunyai proyeksi berbeda: INDEF melihat kemungkinan 2,9%–3,1%, BCA sekitar 2,9%, dan UOB Kay Hian 2,7%–2,9%.

Karena itu, narasi paling tepat saat ini adalah bahwa risiko menembus 3% semakin relevan untuk dipantau, tetapi hasil akhirnya masih bergantung pada harga minyak, rupiah, penerimaan negara, subsidi energi dan pengendalian belanja pada kuartal terakhir 2026.